ANDOOLO — Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mulai memperketat pengawasan arus barang dan jasa guna mengantisipasi lonjakan inflasi. Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, memimpin langsung evaluasi kesiapan daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TPID Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Bupati, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan ini menjadi krusial mengingat fluktuasi harga sering kali terjadi mendekati momentum hari besar keagamaan. Irham menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor adalah kunci utama agar intervensi pasar dapat dilakukan secara tepat sasaran dan cepat.
Fokus utama dalam rakor kali ini adalah memetakan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Idul Adha. Bupati Irham Kalenggo mengingatkan bahwa pergerakan harga sering kali dipicu oleh tingginya permintaan pasar yang tidak dibarengi dengan kelancaran distribusi.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi membutuhkan sinergi seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga pelaku usaha dan masyarakat,” tegas Irham Kalenggo di hadapan peserta rakor.
Selain dihadiri secara luring oleh jajaran Forkopimda seperti Kajari, Dandim, dan Polres Konawe Selatan, rapat ini juga terhubung melalui platform digital dengan pemerintah pusat. Sinergi terintegrasi ini bertujuan agar kebijakan di level daerah selaras dengan instrumen pengendalian ekonomi nasional.
Dalam pertemuan tersebut, TPID Konawe Selatan menyepakati penguatan empat pilar utama pengendalian ekonomi daerah. Strategi ini mencakup jaminan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga bagi warga, kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok kecamatan, serta penguatan komunikasi publik.
Pihak Badan Pusat Statistik (BPS) dan BMKG turut memberikan proyeksi data terkait tren pasar dan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian lokal. Data tersebut menjadi basis bagi para Camat dan Kepala OPD dalam mengambil kebijakan di lapangan.
Pemkab Konsel berharap melalui langkah terukur ini, ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga. Stabilitas harga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Di sela agenda koordinasi ekonomi, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memberikan apresiasi khusus kepada instansi vertikal yang membantu tata kelola pemerintahan. Penghargaan diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas peran aktif kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta upaya pemulihan dan penyelamatan keuangan maupun aset daerah. Sinergi ini dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang bersih di Konawe Selatan.
Kolaborasi antara aspek ekonomi dan penegakan hukum ini diharapkan mampu mempercepat visi daerah dalam mewujudkan masyarakat Konawe Selatan yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera pada masa mendatang.