SULAWESI TENGGARA — Pemerintah menargetkan 35.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) beroperasi hingga akhir 2026, dengan 29.000 unit di antaranya sudah siap. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut angka riil bisa menembus 40.000 unit karena kesiapan lahan pembangunan yang lebih cepat.
Target itu disampaikan Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP, Rabu (14/10/2026). Ia menyebut angka 35.000 sebagai proyeksi moderat, meski yakin jumlah koperasi yang rampung tahun ini bisa lebih tinggi.
"Sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000 kemungkinan yang jadi ini 40.000. Bisa, karena tanahnya sudah dapat sampai akhir tahun. Tapi kita ambil moderat 35.000 lah, ya," kata Zulhas.
Dari 29.000 koperasi yang sudah berdiri, sebanyak 8.000 unit masuk daftar prioritas untuk dilengkapi kebutuhan operasional. Pemenuhan itu mencakup stok barang hingga sarana transportasi.
Pemerintah memastikan ketersediaan sejumlah komoditas di koperasi, mulai dari pupuk subsidi, gula, minyak goreng, LPG, sampai beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog.
"Yang sudah siap sekarang hampir 29.000. Nah, 29.000 itu, 8.000 hari-hari ini akan dilengkapi. Dilengkapi itu ada pupuknya, pupuk subsidi kan ini infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi. Ada pupuk, ada gula, ada minyak goreng, ada gas LPG ya, dicek dulu ada nggak mobil truk itu bener nggak? Apa omong-omong aja," jelas Zulhas.
Selain ketersediaan barang, pemerintah akan memeriksa kelayakan kendaraan operasional koperasi. Kendaraan yang dicek meliputi truk, mobil pikap, dan kendaraan roda tiga.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas benar-benar tersedia dan bisa dipakai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga berfungsi melayani warga desa.
Bagi pelaku usaha di desa, kehadiran koperasi ini berpotensi mengubah pola pasokan barang kebutuhan pokok. Sejumlah komoditas yang selama ini dijual melalui rantai distribusi panjang akan disalurkan lewat koperasi, termasuk pupuk bersubsidi dan beras SPHP.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi. Dengan begitu, harga di tingkat desa diharapkan lebih terkendali dan pasokan lebih merata.
Namun, keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan operasional di lapangan. Pemerintah masih harus memastikan stok barang tersedia, kendaraan operasional layak jalan, dan pengelolaan koperasi berjalan sesuai aturan.
Pemerintah belum merinci berapa anggaran yang dialokasikan untuk melengkapi 8.000 koperasi prioritas tersebut. Rincian soal sumber pendanaan dan mekanisme pengadaan barang juga belum disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas itu.