KENDARI — Pemprov Sulawesi Tenggara menilai kekayaan laut daerahnya bukan sekadar penopang ekonomi lokal, melainkan modal untuk masuk ke rantai pasok internasional. Karena itu, potensi maritim Sultra dibawa ke forum internasional di Fuzhou, Provinsi Fujian, China, melalui paparan Ridwan Badallah selaku Kepala Dinas Pariwisata Sultra.
Dalam forum Marine Biomedicine and Blue Economic Development, Ridwan memaparkan peluang pengembangan ekonomi biru, termasuk pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan pengembangan biomedis kelautan. Forum tersebut merupakan bagian dari The World Maritime Equipment Conference 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Fujian dan dihadiri perwakilan sekitar 80 negara.
Potensi maritim Sultra tersebar di 17 kabupaten dan kota. Untuk memudahkan pemetaan, wilayah maritim dibagi menjadi empat kawasan: Kolaka–Kolaka Timur–Bombana; Konawe dan sekitarnya; Muna serta Buton bagian utara; dan Wakatobi, Buton, Buton Selatan, serta Baubau.
Pemetaan mencakup garis pantai, wilayah pengelolaan laut, mangrove, padang lamun, terumbu karang, sungai, danau, hingga sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kesiapan pelabuhan perikanan beserta infrastruktur pendukung juga masuk dalam potensi yang diperkenalkan.
Salah satu kekuatan yang disorot adalah kekayaan terumbu karang di Kepulauan Wakatobi. Selain berperan penting bagi ekosistem laut, sumber daya kelautan seperti spons laut, mangrove, dan biota lainnya dinilai punya peluang dikaji lebih lanjut untuk pengembangan biomedis kelautan.
Data sementara Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra tahun 2025 mencatat produksi tuna mencapai 16.021 ton. Cakalang tercatat 19.753 ton dan tongkol sebanyak 16.489 ton.
Ketiga komoditas itu telah memasuki pasar ekspor, antara lain Jepang, Belanda, Singapura, Australia, Thailand, dan Amerika Serikat. Jangkauan pasar tersebut menjadi modal untuk mendorong industri perikanan bernilai tambah lebih besar.
Potensi lain datang dari budidaya rumput laut dengan produksi mencapai 212.992 ton. Angka itu membuka peluang usaha dari hulu ke hilir, mulai budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk.
Ridwan juga menyampaikan data Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713 dan 714. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan di WPPNRI 713 mencapai 697.730 ton per tahun, sedangkan di WPPNRI 714 sebesar 731.486 ton per tahun.
Besarnya angka tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan perikanan berbasis ketentuan dan prinsip keberlanjutan. Pemanfaatan sumber daya laut perlu diimbangi perlindungan ekosistem agar potensi ekonomi tetap bisa dinikmati dalam jangka panjang.
Melalui forum di China itu, Pemprov Sultra membuka peluang kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Fujian dan negara peserta lainnya, termasuk Singapura, Polandia, Maroko, Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka.
Kerja sama yang dijajaki mencakup pengembangan ekonomi biru, perikanan, budidaya rumput laut, serta inovasi bidang kelautan. Peluang itu diharapkan berkembang menjadi program konkret yang mendukung investasi, penguatan industri pengolahan, dan perluasan pasar produk unggulan Sultra.
Bagi daerah dengan wilayah pesisir dan kepulauan luas, tantangannya bukan hanya memperkenalkan kekayaan alam ke dunia. Yang tak kalah penting adalah memastikan potensi itu membuka kesempatan usaha, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian Sulawesi Tenggara.