KENDARI — SK diserahkan secara simbolis kepada dua perwakilan PPPK Paruh Waktu, didampingi Pj Sekda dan Kepala BKD Sultra. Dari 2.489 penerima perpanjangan, komposisinya adalah 1.090 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis.
Pemprov Sultra mencatat 116 PPPK Paruh Waktu yang tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja, terdiri atas 110 tenaga teknis dan 6 tenaga guru. Gubernur menjabarkan sejumlah faktor penyebabnya.
Tiga orang telah memasuki batas usia pensiun dan lima orang meninggal dunia. Sebanyak 40 orang mengundurkan diri, sementara 68 orang tidak diusulkan oleh OPD karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.
Dalam sambutannya, Gubernur Sultra meminta penerima SK menjadikan perpanjangan kontrak sebagai penyemangat untuk meningkatkan kualitas pengabdian. Ia menegaskan nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status atau lamanya masa kerja.
"Nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status atau lamanya masa kerja, melainkan oleh ketulusan, kesungguhan, dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat," tegas gubernur, dalam sambutannya, dilansir dari media sosial Diskominfo Sultra, Rabu (18/11/2026).
Gubernur juga meminta para penerima SK menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian penting dari roda pemerintahan daerah yang turut menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Peran tersebut harus diwujudkan melalui peningkatan kinerja, semangat, dan kualitas pengabdian dalam menjalankan tugas," ucapnya.
Dalam amanat Hari Kesadaran Nasional, Gubernur menyoroti realisasi anggaran Pemprov Sultra yang hingga minggu kedua November 2026 baru mencapai 66,17 persen. Dengan sisa waktu tahun anggaran yang semakin terbatas, seluruh kepala OPD diminta mengambil langkah percepatan terhadap program dan kegiatan yang belum terselesaikan.
Gubernur menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan kinerja pimpinan OPD apabila hingga 18 Desember 2026 capaian anggaran belum mencapai 80 persen. Evaluasi mencakup penggunaan anggaran maupun kemampuan pimpinan OPD menjalankan tanggung jawabnya.
Menurut gubernur, setiap program harus disusun berdasarkan perencanaan matang, memiliki hasil terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penggunaan anggaran juga harus tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Gubernur mengingatkan seluruh ASN bahwa di balik profesi yang dijalankan terdapat amanah rakyat, di balik kewenangan terdapat tanggung jawab, dan di balik setiap tugas terdapat kepentingan masyarakat yang harus dilayani. Setiap ASN diminta menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
"Untuk itu, ASN perlu menjaga disiplin, integritas, etika, dan profesionalisme serta membangun budaya kerja yang produktif, responsif, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar menggugurkan kewajiban," pesan gubernur.
Ia juga meminta kepala OPD melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja secara objektif terhadap seluruh jajaran, termasuk PPPK Paruh Waktu, dengan memastikan kejelasan tugas, tanggung jawab, dan target kerja setiap pegawai.
Gubernur menutup amanatnya dengan harapan agar ASN menjadikan status kepegawaian sebagai jalan pengabdian dan sarana memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran aparatur pemerintah, katanya, harus diwujudkan melalui pengabdian nyata untuk kepentingan rakyat dan kemajuan Sultra.