KOLAKA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menyusun arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2026 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi. Dalam agenda yang digelar di Kabupaten Kolaka ini, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menekankan pergeseran paradigma pembangunan menuju pendekatan partisipatif atau bottom-up.
Gubernur menargetkan porsi usulan masyarakat mencapai 70 persen dari total program pembangunan yang direncanakan. Sementara itu, 30 persen sisanya akan dialokasikan untuk kebijakan strategis pemerintah provinsi. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Melalui Musrenbang, kita ingin memastikan bahwa suara rakyat benar-benar menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan,” tegas Andi Sumangerukka saat menghadiri rangkaian kegiatan di Kolaka, Senin (4/5/2026).
Andi Sumangerukka menilai perencanaan pembangunan tidak boleh lagi didominasi oleh kebijakan dari atas ke bawah. Ia menyoroti pentingnya memanfaatkan teknologi digital untuk menangkap dinamika di masyarakat. Media sosial kini menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk menyerap kritik, saran, maupun aspirasi warga secara langsung.
Data dari interaksi digital tersebut akan dipadukan dengan hasil musyawarah formal guna memperkaya perspektif perencanaan. Gubernur meyakini cara ini efektif dalam meminimalisir potensi konflik sosial sekaligus meningkatkan akurasi target pembangunan di 17 kabupaten dan kota se-Sultra.
Keterlibatan sektor swasta turut didorong untuk mengambil peran lebih aktif dalam menyokong visi ini. Pelaku usaha, terutama di industri hilirisasi nikel, diminta tidak hanya fokus pada aspek ekonomi. Kontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan menjadi syarat mutlak terciptanya pertumbuhan yang inklusif.
Bupati Kolaka Amri Jamaluddin menyambut baik kepercayaan provinsi menjadikan daerahnya sebagai tuan rumah Musrenbang 2026. Ia menegaskan forum ini merupakan wadah konsolidasi gagasan yang harus berdampak pada ekonomi lokal. Saat ini, Kolaka terus mematangkan posisi sebagai pusat industri melalui hilirisasi nikel.
“Musrenbang adalah momentum untuk menyatukan arah pembangunan Sulawesi Tenggara agar lebih terukur dan tepat sasaran,” ujar Amri. Ia menambahkan bahwa meski tambang menjadi tulang punggung, sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata tetap menjadi pilar penyokong ekonomi warga Kolaka.
Kondisi ekonomi di Bumi Mekongga saat ini terpantau stabil. Laju inflasi yang sempat menyentuh angka 6 persen kini mulai melandai berkat pengendalian harga yang intensif. Daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah geliat investasi industri besar seperti PT Vale Indonesia Tbk.
Keberlanjutan pembangunan di Kolaka juga ditopang oleh kesiapan infrastruktur energi. Kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berkapasitas 25 megawatt (MW) menjadi aset vital bagi daerah. Fasilitas ini menjamin pasokan listrik untuk kebutuhan industri sekaligus mempercepat elektrifikasi bagi ribuan rumah tangga.
Sinergi lintas sektor yang terbangun dalam Musrenbang ini diharapkan menghasilkan program kerja konkret. Pemerintah Provinsi Sultra optimis bahwa kolaborasi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha akan membuka peluang kemajuan baru bagi Sulawesi Tenggara di masa depan.