KOLAKA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai memetakan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada sinkronisasi kebijakan antarlevel pemerintahan. Langkah ini diambil untuk memastikan program kerja tidak lagi berjalan secara parsial atau terjebak dalam ego sektoral antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kolaka, Selasa (5/5/2026), Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyoroti disparitas pembangunan yang masih nyata. Pemerintah akan membagi fokus intervensi berdasarkan karakteristik geografis wilayah untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan skala prioritas yang berbeda untuk dua wilayah utama. Wilayah kepulauan akan dipacu melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan konektivitas antar-pulau guna memutus isolasi ekonomi.
Sementara itu, wilayah daratan diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan. Sektor koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung untuk menggerakkan produktivitas masyarakat di daratan Sultra.
"Penguatan Koperasi Merah Putih didorong sebagai penggerak ekonomi lokal yang menghubungkan pelaku UMKM dengan kawasan industri," ujar Andi Sumangerukka saat memaparkan arah kebijakan di hadapan pemangku kepentingan daerah.
Indikator makro Sulawesi Tenggara menunjukkan performa yang cukup kontras. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah ini menyentuh angka 5,70 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11 persen. Peningkatan ini konsisten naik dari capaian tahun 2024 sebesar 5,40 persen.
Namun, angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Meski menurun dari 10,63 persen pada 2024 menjadi 10,14 persen pada 2025, angka tersebut masih berada di atas rata-rata kemiskinan nasional sebesar 8,26 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sultra menunjukkan tren positif dengan skor 74,25 pada kategori tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka per Februari 2026 tercatat 3,33 persen, salah satu yang terendah di Indonesia.
Menjelang tahun anggaran 2027, Pemprov Sultra mewaspadai ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Beban belanja operasional dan pemeliharaan aset daerah juga dinilai masih cukup membebani postur APBD.
Gubernur menegaskan pengelolaan anggaran ke depan harus jauh lebih efektif. Belanja operasional akan diketatkan agar alokasi dana bisa dialihkan langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat bawah.
Andi Sumangerukka mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan harus terintegrasi dari level terbawah hingga pusat. Pendekatan kolaboratif ini dianggap sebagai kunci agar setiap program yang direncanakan bisa tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara.