DPRD Sultra Desak PLN Percepat Pembangunan Pembangkit Listrik di Konawe Utara, Tegangan Anjlok Ganggu Ekonomi Warga

Penulis: Obi Permana  •  Rabu, 20 Mei 2026 | 13:44:26 WIB
Wakil Ketua DPRD Sultra memimpin RDP membahas kelistrikan di Konawe Utara.

KENDARI — DPRD Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN UP3 Kendari dan lintas sektor untuk menindaklanjuti persoalan kelistrikan di Konawe Utara, Selasa (19/5). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sultra, Heri Asiku, dan digelar setelah adanya desakan dari Koalisi Rakyat Konawe Utara Menggugat.

Keluhan Warga: Tegangan Anjlok Picu Kerusakan Alat Elektronik

Dalam RDP tersebut, Ketua Koalisi Rakyat Konut Menggugat, Hendrik, menyampaikan bahwa tegangan listrik yang sering anjlok membuat warga kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia mencontohkan, banyak alat elektronik rumah tangga hingga peralatan usaha kecil yang rusak akibat fluktuasi listrik.

"Konawe Utara sebagai daerah penghasil nikel tidak layak mengalami krisis listrik berkepanjangan," tegas Hendrik. Ia mendesak PLN segera menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat setempat.

PLN Akui Keterbatasan Infrastruktur, Genset 8 MW Mulai Berproses

Menanggapi keluhan tersebut, PLN UP3 Kendari mengakui masih terdapat keterbatasan infrastruktur kelistrikan di wilayah Konawe Utara. Sebagai langkah awal, PLN menyampaikan bahwa pengadaan genset berkapasitas 8 megawatt (MW) mulai berproses pada pekan ketiga Juni 2026.

Manajemen PLN menargetkan masyarakat Konawe Utara mulai merasakan peningkatan layanan listrik paling lambat September 2026. Selain itu, dalam berita acara RDP, PLN juga siap memberikan dispensasi dan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak.

DPRD Sultra: Listrik Stabil adalah Hak Masyarakat

Wakil Ketua DPRD Sultra, Heri Asiku, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal percepatan pembangunan pembangkit listrik di Konawe Utara secara berkala. DPRD juga segera mengeluarkan rekomendasi resmi kepada PLN UID Sulselrabar untuk mempercepat realisasi proyek kelistrikan di daerah tersebut.

"Listrik stabil adalah hak masyarakat Konawe Utara," ujar Heri Asiku usai rapat. Ia berharap koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan PLN bisa berjalan efektif agar persoalan ini segera tuntas.

Apa Langkah Selanjutnya?

RDP ini menjadi langkah awal pengawasan ketat DPRD terhadap kinerja PLN. Dengan adanya target pengadaan genset pada Juni dan perbaikan layanan pada September 2026, publik berharap tidak ada lagi penundaan yang merugikan warga. DPRD Sultra berjanji akan memantau progres setiap tahapan hingga listrik benar-benar stabil di Konawe Utara.

Reporter: Obi Permana
Sumber: baradupa.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top