KENDARI — Pemerintah pusat mempercepat realisasi program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Tenggara. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Jumat (29/5).
Mendagri mengungkapkan, alokasi bantuan perumahan di Sulawesi Tenggara tahun ini meningkat signifikan. Pada 2025, bantuan hanya menyasar 1.129 unit rumah. Angka itu melonjak menjadi 8.973 unit rumah pada 2026.
Setiap unit rumah mendapatkan bantuan peningkatan kualitas sebesar Rp20 juta. Khusus di Kota Kendari, pemerintah menargetkan rehabilitasi 548 unit rumah bagi warga dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.
"Sepertinya selama saya jadi Mendagri, baru kali ini ada program yang betul-betul besar untuk membantu rakyat yang rumahnya tidak layak, termasuk juga membangun perumahan," ujar Tito Karnavian saat meninjau lokasi di Kendari.
Menurutnya, ungkapan "negara hadir" harus diwujudkan lewat langkah konkret. Pemerintah harus hadir langsung di tengah masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka secara nyata.
Program ini menyasar warga dengan penghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni. Di Kendari, sebanyak 548 unit rumah akan direhabilitasi pada tahun ini. Bantuan stimulan sebesar Rp20 juta per unit digunakan untuk perbaikan kualitas bangunan.
Mendagri mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto serta langkah Menteri PKP Maruarar Sirait yang kerap turun langsung meninjau kawasan permukiman masyarakat kurang mampu.
Warga penerima bantuan dapat merenovasi rumah mereka yang sebelumnya tidak layak huni. Dengan alokasi Rp20 juta per unit, perbaikan meliputi struktur bangunan, atap, lantai, dan sanitasi dasar. Target rehabilitasi 548 unit di Kendari diharapkan rampung tahun ini.
Penerima adalah warga berpenghasilan sekitar Rp1 juta per bulan yang rumahnya masuk kategori tidak layak huni. Data penerima diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Bantuan sudah mulai disalurkan pada tahun 2026 setelah alokasi anggaran dinaikkan secara signifikan. Kunjungan Mendagri ke Kendari pada Jumat (29/5) menjadi tanda dimulainya percepatan realisasi di lapangan.