LASUSUA — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menunjuk Kabupaten Kolaka Utara sebagai salah satu prioritas pengembangan kakao nasional. Penetapan ini ditandai dengan pelaksanaan Gerakan Tanam Serentak Program Hilirisasi Perkebunan Komoditas Kakao yang dipusatkan di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang digelar secara daring ini terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nurrahman Umar, M.H., bersama anggota DPRD dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah turut hadir dalam acara tersebut.
Program hilirisasi kakao ini menyasar petani di 15 kecamatan di Kolaka Utara. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka Utara, Kamal Mustafa, menyatakan seluruh tahapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) telah rampung pada tahun 2025. Artinya, petani penerima manfaat sudah terdata dan lokasi lahan sudah ditetapkan.
“Program ini menjadi salah satu intervensi terbesar yang pernah diterima sektor perkebunan Kolaka Utara. Karena itu kami berharap seluruh pihak ikut mengawal pelaksanaannya agar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada petani,” ujar Kamal.
Saat ini program sudah memasuki tahap pembibitan. Kamal menjelaskan, pembibitan dikelola pihak ketiga dan tidak hanya berlangsung di Kolaka Utara, tetapi juga di Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe Selatan. Bibit yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk program peremajaan dan pengembangan kakao.
“Pembibitan sudah berjalan. Selanjutnya akan dilakukan sambung pucuk dan penanaman direncanakan mulai Agustus 2026. Kami menargetkan seluruh proses penanaman dapat dituntaskan hingga akhir tahun,” jelasnya.
Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp110,98 miliar yang bersumber dari Belanja Tambahan (BTT) Kementerian Pertanian Tahun 2026. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan perluasan dan peremajaan tanaman kakao di Kolaka Utara.
Selain kakao, Kolaka Utara juga mendapat dukungan pengembangan komoditas perkebunan lain. Untuk kelapa dalam, dialokasikan anggaran sekitar Rp16,97 miliar, sedangkan pengembangan pala mendapat dukungan sekitar Rp1,97 miliar.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029, khususnya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi. Pemerintah menargetkan peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan ekspor hasil perkebunan.
Pemerintah daerah berharap program hilirisasi kakao tidak hanya meningkatkan produktivitas kebun rakyat, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan kakao di daerah. Dengan begitu, nilai ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati langsung oleh petani dan masyarakat Kolaka Utara.
Meski tidak disebutkan secara rinci dalam kegiatan tersebut, keberadaan program ini menunjukkan adanya intervensi langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Tahapan yang telah dilalui, mulai dari CPCL hingga pembibitan, mengindikasikan adanya pendampingan teknis bagi petani di lapangan. Pemerintah daerah pun berkomitmen mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran.