KENDARI — Aliansi Masyarakat Pongkowulu Bersatu akhirnya mendapat titik terang. Hanya berselang beberapa jam setelah aksi blokade jalan pada Jumat (5/6/2026), Pemprov Sultra bergerak cepat dengan memetakan titik kerusakan paling kritis di desa tersebut.
Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menyatakan bahwa fokus utama pengerjaan adalah tanjakan sepanjang 150 meter yang dinilai sangat membahayakan pengendara. “Pengerjaan ruas jalan Pongkowulu diprioritaskan pada tanjakan sepanjang 150 meter yang kerusakannya sangat parah dan membahayakan pengendara,” ujarnya melalui keterangan resmi.
Perbaikan di titik kritis ini akan menggunakan anggaran pemeliharaan rutin dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra. Pemprov menyebut langkah ini sebagai penanganan darurat agar akses transportasi warga kembali aman dalam waktu dekat.
Setelah penanganan darurat rampung, Pemprov Sultra telah menyiapkan skema perbaikan total sepanjang lima kilometer di Desa Pongkowulu. Proyek ini direncanakan didanai melalui Inpres Jalan Daerah (IJD). Saat ini, dokumen pengusulan dan pemenuhan kriteria teknis masih dalam proses penyusunan.
Tak hanya Pongkowulu, pemerintah juga menargetkan perbaikan jalan di Desa Lambale dengan panjang yang sama, yakni lima kilometer. Untuk proyek di Lambale, tahap persiapan lelang sudah berjalan dan ditargetkan segera masuk ke tahap penandatanganan kontrak.
Perbaikan di dua desa ini merupakan kelanjutan dari komitmen Pemprov Sultra dalam membenahi infrastruktur di Kabupaten Buton Utara. Sejak tahun 2025, pemerintah tercatat telah menyelesaikan perbaikan jalan pada tiga ruas utama sepanjang 16,42 kilometer, meliputi ruas penghubung Lambale-Ereke, ruas Bubu-Ronta, dan ruas Ronta-Lambale.
Respon cepat pemerintah pasca aksi blokade ini diharapkan dapat memulihkan akses ekonomi masyarakat serta menjamin keselamatan warga saat melintasi jalanan di Buton Utara. Kini, warga Desa Pongkowulu menanti realisasi janji tersebut agar aktivitas harian mereka tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak.