KENDARI — Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Kendari pada Juni 2026 mendorong Pemerintah Kota Kendari bergerak cepat. Melalui TPID, pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk merumuskan langkah pengendalian inflasi yang lebih terukur.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, berlangsung pada Rabu (8/7/2026). Dalam pertemuan itu, TPID tidak hanya mengevaluasi komoditas pemicu inflasi, tetapi juga membahas kondisi distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi urat nadi rantai pasok barang.
TPID melakukan evaluasi terhadap perkembangan IHK dengan mengidentifikasi sejumlah komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan inflasi bulan lalu. Hasil identifikasi ini menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran, baik dari sisi harga maupun pasokan di pasar tradisional dan modern.
Selain memantau harga, ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran juga menjadi sorotan utama. TPID menilai kelancaran distribusi memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas harga yang dirasakan masyarakat.
Aspek distribusi energi menjadi salah satu bahasan krusial dalam rapat tersebut. BBM dinilai memiliki peran vital dalam mendukung kelancaran rantai pasok barang kebutuhan pokok. Jika distribusi BBM terganggu, harga pangan berpotensi ikut tertekan.
Sales Area Manager Retail Pertamina Sulawesi Tenggara yang hadir dalam rapat menyampaikan komitmen perusahaan untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di wilayah Kota Kendari. Dukungan ini diharapkan dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi.
TPID Kota Kendari mendorong seluruh instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan harga di pasar. Langkah ini dilakukan agar potensi kenaikan harga dapat diantisipasi lebih dini, sekaligus memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berlangsung lancar tanpa hambatan.
Pemerintah Kota Kendari menegaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, mempertahankan daya beli masyarakat, serta memastikan pertumbuhan ekonomi Kota Kendari tetap berlangsung secara berkelanjutan.
TPID berharap berbagai langkah pengendalian yang telah disusun dalam rapat koordinasi ini dapat menjaga keseimbangan harga dan ketersediaan pasokan di tengah dinamika perekonomian daerah ke depan.