SULAWESI TENGGARA — Dari lima bendungan yang diresmikan serentak oleh Presiden, dua di antaranya merupakan garapan PT Brantas Abipraya (Persero). Kedua proyek tersebut adalah Bendungan Sidan di Bali dan Bendungan Keureuto di Aceh. Peresmian digelar secara hybrid di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Manajemen Brantas Abipraya menyatakan bangga menjadi bagian dari proyek infrastruktur air berskala nasional ini. Menurut mereka, bendungan tidak hanya menyediakan air untuk irigasi, tetapi juga air baku, pengendalian banjir, dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Perusahaan menekankan kualitas dan keselamatan kerja sebagai prioritas utama selama proses pembangunan.
Keberadaan bendungan ini diperkirakan akan memberikan dampak berantai pada sektor pertanian. Petani di sekitar Bendungan Sidan dan Keureuto akan mendapatkan pasokan air yang lebih stabil sepanjang musim. Hal ini berpotensi meningkatkan produksi padi dan tanaman pangan lainnya, sekaligus menurunkan biaya operasional yang sebelumnya dikeluarkan untuk pompa air.
Jika produksi pangan domestik naik, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi impor komoditas pertanian. Dampak ekonominya juga meluas ke sektor industri bahan bangunan seperti semen dan baja, serta jasa konstruksi subkontraktor yang terlibat dalam proyek. Namun, tanpa adanya angka investasi yang disebutkan dalam peresmian, dampak langsung terhadap laba BUMN konstruksi masih sulit diukur secara pasti.
Peresmian lima bendungan di tahun yang sama menjadi sinyal kuat bahwa infrastruktur sumber daya air tetap menjadi prioritas tinggi pemerintah. Ini terjadi meskipun data APBN sebelumnya menunjukkan defisit dan keseimbangan primer yang negatif. Ketiadaan informasi nilai proyek dalam rilis resmi bisa diartikan sebagai kehati-hatian pemerintah dalam mengomunikasikan beban anggaran.
Bagi Brantas Abipraya, proyek ini memperkuat portofolio dan pendapatan, namun juga membawa risiko operasional. Risiko utama yang perlu dicermati adalah potensi keterlambatan pembayaran dari pemerintah di tengah tekanan fiskal, yang bisa menekan arus kas dan menambah biaya pinjaman perusahaan. Ke depannya, realisasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2027 akan menjadi indikator kunci apakah proyek bendungan lain akan berjalan sesuai rencana atau justru tertunda.