KOLAKA — Pemerintah Kabupaten Kolaka menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan. Rapat yang berlangsung pada Selasa (14/7/2026) itu dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Mustakim Darwis, serta unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, Akbar. Ia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan daerah yang harus dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, angka kemiskinan di Kabupaten Kolaka terus menunjukkan tren penurunan signifikan. Dari 11,80 persen pada 2023, turun menjadi 11,67 persen pada 2024, dan pada periode Oktober 2025 mencapai 10,19 persen—melampaui target RPJMD sebesar 10,50 persen.
Capaian ini menjadi indikator positif atas efektivitas berbagai program yang dijalankan Pemkab Kolaka. Namun, Akbar mengingatkan agar seluruh pihak tidak berpuas diri dan terus memperkuat koordinasi.
Pemerintah Kabupaten Kolaka mengandalkan sejumlah program unggulan melalui visi Kolaka BERAMAL untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut mencakup Kartu Kubisa Beramal, Kartu Pintar Beramal, Kartu Sehat Beramal, Kartu Tani Beramal, dan Kartu Perikanan Beramal.
Selain itu, ada Program Semarak Beramal, penyediaan Ambulans Beramal, program beasiswa, serta insentif bagi tokoh agama. Pembangunan jalan desa juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong akses ekonomi warga.
“Keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Karena itu, seluruh program penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegas Sekda Akbar dalam forum tersebut.
Ia mengajak seluruh elemen pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi. “Dengan kebersamaan, kita optimistis mewujudkan Kabupaten Kolaka yang berkeadilan, maju, dan unggul,” katanya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Kolaka berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen dan menyelaraskan program lintas sektor. Efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dinilai perlu ditingkatkan demi pembangunan yang inklusif di Kabupaten Kolaka.
Forum ini menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan dan merancang langkah-langkah baru agar penurunan angka kemiskinan bisa berkelanjutan.