KENDARI — Tiga insiden kecelakaan kerja yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi alasan utama SIMPUL SULTRA meminta evaluasi ketat terhadap PT T. Rangkaian kecelakaan itu meliputi insiden dump truck masuk jurang pada 12 Desember 2025 yang menyebabkan seorang pekerja patah tulang, kecelakaan saat perbaikan dump truck pada 29 Desember 2025, dan kecelakaan kendaraan operasional yang terbalik dan terbakar di jalur hauling pada 7 Januari 2026.
Ketua Harian SIMPUL SULTRA, Sarfan, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menoleransi kelalaian yang mengancam keselamatan pekerja. Ia meminta agar evaluasi RKAB tidak hanya berpatokan pada target produksi nasional.
“Kami meminta Kementerian ESDM agar tidak hanya menjadikan peningkatan produksi sebagai indikator utama dalam pemberian RKAB. Keselamatan pekerja, kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan lingkungan, dan komitmen perusahaan terhadap hilirisasi harus menjadi parameter yang sama pentingnya,” tegas Sarfan dalam keterangannya, Selasa (14/1).
SIMPUL SULTRA juga menyoroti laporan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang sebelumnya telah disampaikan ke instansi berwenang. Laporan tersebut menduga adanya kelemahan dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT T, termasuk mekanisme pelaporan kecelakaan kerja dan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Menurut Sarfan, seluruh laporan itu harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang independen dan transparan. “Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, pemerintah harus mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Selain soal keselamatan, SIMPUL SULTRA mempertanyakan komitmen PT T terhadap program hilirisasi mineral nasional. Sarfan menilai perusahaan yang mengeruk keuntungan dari sumber daya alam wajib berkontribusi nyata dalam pembangunan industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
“Hilirisasi tidak boleh hanya menjadi slogan nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan tambang yang memperoleh RKAB memiliki komitmen nyata dalam menciptakan nilai tambah melalui pembangunan industri pengolahan mineral,” ungkap Sarfan.
Aliansi ini mendesak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Inspektur Tambang untuk melakukan evaluasi objektif dan independen terhadap seluruh aspek operasional PT T. SIMPUL SULTRA menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan legitimasi kepada perusahaan tanpa memastikan seluruh kewajibannya telah dijalankan secara maksimal.