SULAWESI TENGGARA — Keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand yang dikeluarkan bulan ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah untuk merealisasikan belanja negara tambahan, termasuk pembiayaan program transisi energi dan pengembangan kendaraan listrik. Kabinet sebelumnya telah menyetujui skema pinjaman darurat pada Mei 2026, meski sempat digugat oleh anggota parlemen oposisi.
Wakil Menteri Perhubungan Thailand, Siripong Angkasakulkiat, menyatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi agar bantuan tidak hanya berlaku untuk kendaraan komersial, tetapi juga kendaraan pribadi yang memenuhi persyaratan. "Kami sedang mempertimbangkan agar bantuan ini tidak hanya berlaku untuk kendaraan komersial, tetapi juga kendaraan pribadi yang memenuhi persyaratan," ujarnya.
Dalam proposal awal yang diajukan kepada komite pemerintah pada Juni 2026, sasaran utama program adalah kendaraan angkutan komersial seperti taksi, ojek, tuk-tuk, bus, dan truk. Namun, setelah adanya lampu hijau dari Mahkamah Konstitusi, pemerintah kini membuka peluang agar skema insentif dapat dinikmati oleh seluruh pembeli kendaraan listrik.
Kementerian Perhubungan telah menyerahkan proposal kepada komite yang dipimpin Kementerian Keuangan. Bentuk dukungan yang tengah dibahas mencakup subsidi pembelian EV, pinjaman berbunga rendah, dan insentif pajak bagi pemilik kendaraan yang mengganti kendaraan lama dengan kendaraan listrik sesuai kriteria usia tertentu.
Pemerintah Thailand mengalokasikan dana sebesar 24 miliar baht atau sekitar US$714 juta (setara Rp 11,6 triliun dengan kurs estimasi) untuk mengganti 80.000 kendaraan tua dengan kendaraan listrik. Langkah ini tidak hanya menekan emisi karbon, tetapi juga menjadi strategi menghidupkan kembali industri otomotif nasional yang tengah melambat.
Data Federation of Thai Industries mencatat penjualan mobil domestik Thailand mencapai 621.166 unit sepanjang 2025, dengan 120.301 unit di antaranya mobil listrik. Sementara penjualan sepeda motor sekitar 1,7 juta unit. Namun, penjualan domestik justru menjadi yang terendah dalam 15 tahun pada 2024 akibat tingginya utang rumah tangga dan ketatnya akses pembiayaan, terutama untuk segmen pikap yang menjadi tulang punggung pasar.
Thailand merupakan basis produksi kendaraan terbesar di Asia Tenggara. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah aktif memberikan insentif fiskal yang berhasil mendatangkan investasi lebih dari US$4 miliar dari produsen global, termasuk BYD dan Great Wall Motor asal China. Namun, kalangan industri mengingatkan bahwa insentif kendaraan listrik yang berlaku saat ini akan berakhir pada 2027.
Tanpa kebijakan lanjutan, laju pertumbuhan industri otomotif Thailand dikhawatirkan kembali melambat di tengah persaingan regional yang semakin ketat. Program peremajaan armada dan perluasan insentif ini diharapkan mampu mendorong permintaan EV sekaligus menjaga momentum investasi yang sudah masuk.