KENDARI — Produksi sampah di Kota Kendari yang mendekati 300 ton per hari memaksa pemerintah mencari cara baru yang melibatkan warga secara langsung. Lewat program Lembaga Penanganan Sampah (LPS) berbasis kelurahan, Pemkot Kendari menargetkan pengelolaan sampah bisa dimulai dari tingkat RT dan RW, bukan hanya mengandalkan truk pengangkut milik dinas.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengungkapkan sekitar 85 persen dari total produksi sampah harian berasal dari rumah tangga. Ia menegaskan beban ini tidak bisa ditanggung pemerintah sendirian, terutama saat armada pengangkut yang tersedia terbatas.
“Persampahan ini tanggung jawab kita semua. Bukan sampah ini tanggung jawab pemerintah saja,” ujarnya saat menggelar kegiatan "Wali Kota Kendari Menyapa" bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kecamatan Mandonga-Puuwatu, Selasa (18/8/2026).
LPS nantinya tidak dibentuk oleh pejabat kelurahan, melainkan melibatkan elemen masyarakat yang setiap hari bersentuhan dengan persoalan lingkungan. Ketua RT, RW, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat, hingga tokoh adat akan duduk bersama merancang mekanisme pengelolaan di wilayah masing-masing.
Mereka akan membahas teknis pengangkutan sampah dari rumah ke rumah, menentukan pengelola, membagi tugas, hingga menyepakati skema pembiayaan. Dengan cara ini, Siska berharap solusi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan di tiap kelurahan.
“Tidak semua orang bisa menyuarakan apa yang terjadi. Kacamata saya dan Pak Wakil berbeda dengan kacamata Bapak/Ibu,” kata Siska, menekankan pentingnya masukan dari warga yang memahami persoalan di lingkungannya.
Sebelum diterapkan menyeluruh, program ini akan diuji coba di delapan kecamatan dan 15 kelurahan. Saat ini pemerintah masih fokus pada sosialisasi dan persiapan teknis agar saat diluncurkan November mendatang, mekanisme di lapangan sudah berjalan matang.
Salah satu terobosan yang disiapkan adalah penggunaan kendaraan roda tiga untuk menjangkau lorong-lorong permukiman yang sempit. Kendaraan ini dinilai lebih efektif dibanding truk besar yang kerap kesulitan masuk ke area padat penduduk.
“Jangan semua kita berharap pada pemerintah. Kalau semua sampah di rumah dibuang begitu saja, sementara armada kita terbatas, tentu tidak akan selesai,” tegas Siska.
Pemkot Kendari juga menggencarkan imbauan untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi tidak perlu berakhir di tempat pembuangan akhir, melainkan bisa disetor ke bank sampah.
Langkah ini dinilai memberikan dampak ganda, yaitu mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA sekaligus menambah pemasukan bagi warga. Dengan begitu, pengelolaan sampah tidak lagi terlihat sebagai beban, tetapi peluang ekonomi baru di tingkat komunitas.
Dalam dialog yang sama, warga tidak hanya menyoroti persoalan sampah. Warga Mandonga, Korumba, dan Lalodati mengeluhkan banjir yang kerap melanda, sementara warga Watulondo menyampaikan keluhan serupa. Penerangan jalan di sejumlah lorong juga dilaporkan mati, termasuk di kawasan belakang Rumah Jabatan Gubernur yang dinilai rawan kecelakaan.
Warga Kelurahan Punggolaka menyoroti kondisi jalan rusak, sementara sejumlah warga lainnya mengaku kehilangan bantuan sosial setelah data klasifikasi kemiskinan mereka berubah. Siska memastikan seluruh aspirasi yang masuk akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah kota.
“Kita catat semua. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan kita tindak lanjuti sesuai kemampuan dan prioritas,” katanya.
Wali Kota menegaskan dialog seperti ini tidak boleh berhenti sebagai acara seremonial belaka. Ia ingin komunikasi langsung menjadi alat untuk memperbaiki pelayanan publik dan menyelesaikan persoalan perkotaan secara nyata.
“Kita ingin Kota Kendari menjadi kota yang bersih, tertib dan indah. Untuk itu, peran serta seluruh lapisan masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan, RT dan RW sangat kami harapkan,” tandasnya.