JAKARTA — Dua pejabat tinggi keamanan dan diplomasi Tiongkok, Wang Yi dan Dong Jun, bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam satu kesempatan yang sama. Agenda yang dibahas mencakup penguatan kemitraan strategis komprehensif, stabilitas kawasan, hingga peningkatan kerja sama ekonomi, keamanan maritim, dan pertahanan.
Pertemuan di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara itu dinilai sebagai langkah diplomasi yang tidak biasa. Kehadiran Menteri Pertahanan Tiongkok dalam forum bilateral semacam ini menunjukkan adanya pembahasan mendalam mengenai isu keamanan regional.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai langkah ini sebagai bukti konsistensi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Menurutnya, dialog langsung dengan pejabat tinggi Tiongkok mencerminkan kedaulatan diplomasi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
“Pertemuan ini merupakan manifestasi nyata dari doktrin politik bebas dan aktif yang adaptif,” ujar Teguh.
Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta itu menjelaskan, Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai kekuatan besar. Namun, kerja sama tersebut harus berlandaskan saling menghormati dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.
Teguh menyebut pendekatan Indonesia saat ini mencerminkan pragmatic non-alignment atau ketidakberpihakan yang pragmatis. Indonesia aktif membangun kerja sama strategis tanpa terikat pakta militer atau aliansi formal dengan negara mana pun.
Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menjalin kerja sama erat dengan Tiongkok, sembari tetap mempertahankan kemitraan yang sudah terjalin lama dengan negara-negara Barat. Kehadiran Menteri Pertahanan Tiongkok dinilai penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah eskalasi konflik di kawasan.
Dialog pertahanan yang digelar relevan untuk menjaga stabilitas, termasuk di kawasan Laut Natuna Utara yang kerap menjadi titik rawan gesekan. Dengan komunikasi langsung antara militer dan pimpinan negara, risiko kesalahpahaman di lapangan dapat ditekan seminimal mungkin.
“Indonesia terus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang atau stabilizing power di panggung internasional,” katanya.
Dari sisi ekonomi, pertemuan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam menarik investasi yang mendukung program hilirisasi dan transformasi energi. Kedekatan diplomatik diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan dalam negeri.
Teguh menambahkan, diplomasi yang dijalankan pemerintahan saat ini turut memperkuat sentralitas ASEAN di tengah persaingan kekuatan global. Prinsip bebas aktif dan otonomi strategis disebutnya penting untuk menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.