KENDARI — Rapat evaluasi tersebut melibatkan BPKAD, Biro Pembangunan, Inspektorat, dan sejumlah OPD terkait di lingkup Pemprov Sultra. Keempat dinas yang menjadi perhatian utama menangani proyek fisik berskala besar, mulai dari irigasi dan jalan hingga permukiman warga.
Sumangerukka menyebut dua hal yang harus berjalan bersamaan: kecepatan realisasi anggaran dan kualitas pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, program pembangunan mesti tuntas sesuai jadwal tanpa mengabaikan standar teknis.
Penyerapan anggaran yang lambat berisiko menahan laju pembangunan infrastruktur di daerah. Proyek yang molor bisa berdampak langsung ke layanan publik, terutama jalan dan saluran irigasi yang menopang aktivitas warga.
Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sultra memastikan program pembangunan berjalan efektif. Anggaran daerah dituntut terserap optimal agar manfaatnya sampai ke masyarakat.
Keempatnya menangani pekerjaan konstruksi yang menyerap porsi besar belanja modal daerah. Serapan anggaran di sektor ini kerap menjadi indikator utama kinerja pembangunan fisik pemprov.
Dalam arahannya, Sumangerukka meminta setiap program diselesaikan tepat waktu. Ia juga menekankan agar hasil pembangunan memenuhi standar kualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Instruksi itu menyasar kepala dinas dan jajaran pelaksana teknis. Percepatan tanpa pengawasan mutu dikhawatirkan memunculkan pekerjaan asal jadi yang justru merugikan warga.
Rapat ini menandai evaluasi berkala Pemprov Sultra terhadap kinerja OPD. Hasil evaluasi bakal jadi dasar penilaian lanjutan atas capaian serapan anggaran masing-masing dinas.
Bagi warga, ujung dari percepatan ini adalah infrastruktur yang selesai lebih cepat dan layak dipakai. Publik menanti apakah target waktu dan standar mutu benar-benar terpenuhi di lapangan.