SULAWESI TENGGARA — Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak berubah hingga 31 Desember 2026, dengan Pertalite tetap Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat penerima manfaat terlindungi dari tekanan harga energi global. Harga di SPBU Pertamina, BP-AKR, Vivo, dan Shell juga tercatat stabil per 15 November 2026.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun. Kepastian itu disampaikan di tengah harga keekonomian yang terus meningkat dan beban subsidi serta kompensasi energi yang membengkak.
Data per 15 November 2026 menunjukkan harga BBM di SPBU Pertamina, BP-AKR, Vivo, dan Shell tidak berubah sejak penyesuaian terakhir pada September 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi sampai 31 Desember 2026.
Untuk produk bersubsidi, Pertalite dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Kedua harga itu tidak mengalami perubahan sejak penyesuaian September 2026.
Harga BBM nonsubsidi per 15 November 2026:
Di SPBU swasta, BP 92 dan Vivo Revvo 92 berada di kisaran Rp16.130 per liter, sedangkan diesel nonsubsidi sekitar Rp25.420 per liter.
Harga keekonomian Pertalite sudah mencapai Rp18.102 per liter dan Solar Rp21.457 per liter. Selisihnya ditanggung APBN: sekitar Rp8.102 per liter untuk Pertalite dan Rp14.657 per liter untuk Solar.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp415,8 triliun. Angka itu naik 32 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya dan sudah menyerap 93 persen dari pagu APBN.
"Selisih harganya Pertalite maupun solar ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026.
Pemerintah memperkirakan total beban subsidi dan kompensasi energi mencapai sekitar Rp500 triliun hingga akhir tahun. Rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) sepanjang 2026 sekitar US$94,4 per barel, jauh di atas asumsi APBN US$70 per barel.
Lonjakan harga BBM nonsubsidi mendorong peralihan konsumsi masyarakat ke produk bersubsidi. Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyebut konsumsi Pertalite naik 13 persen dan Biosolar naik lebih dari 14 persen pada Oktober 2026 dibanding rata-rata Januari–Mei 2026.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota Solar subsidi 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter dari alokasi awal 18,64 juta kiloliter. Konsumsi harian Solar subsidi sempat mencapai 58.000–59.000 kiloliter, naik dari sekitar 50.000 kiloliter sebelumnya.
Pertamina menambah cadangan pasokan Pertalite sekitar 13.600 barel dan memperkuat armada distribusi untuk mengantisipasi lonjakan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan harga BBM subsidi dijaga untuk mengendalikan inflasi meski harga minyak dunia sempat bergejolak. Pemerintah juga menargetkan cadangan minyak setara 60 hari, dari kondisi operasional saat ini sekitar 23 hari.
Bahlil menyampaikan rencana pembangunan fasilitas penyimpanan crude di Sumatra dan diversifikasi sumber impor. Pengembangan bahan bakar nabati terus digencarkan, termasuk mandatori biodiesel B40–B50 dan pemanfaatan minyak jelantah untuk Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Impor minyak mentah Indonesia masih 700–750 ribu barel per hari, sementara produksi domestik sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi nasional sekitar 1,6 juta barel per hari.
Bagi pengguna Pertalite dan Biosolar, tidak ada perubahan harga yang perlu diantisipasi hingga akhir tahun. Pembelian tetap mengikuti ketentuan penyaluran yang berlaku di SPBU, dan tidak ada skema pendaftaran baru yang diumumkan dalam kebijakan ini.
Masyarakat diimbau menggunakan BBM bersubsidi secara bijak agar alokasi yang tersedia dapat dinikmati merata hingga akhir 2026. Informasi resmi soal kuota dan penyaluran dapat diakses melalui kanal Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina.
Pemerintah menekankan pengawasan penyaluran agar tepat sasaran. Waspadai pihak yang menjanjikan kemudahan pembelian BBM subsidi di luar ketentuan resmi.