KENDARI — Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Prof Andi Khaeruni, membenarkan pengajuan perpanjangan itu saat diwawancarai pada Senin (16/11/2026). Ia sekaligus membantah kabar di media sosial yang menyebut Kemendagri sudah memutuskan Sekda definitif.
"Berita-berita di media sosial bahwa sudah ada keputusan Kemendagri terkait dengan penetapan Sekda definitif, itu adalah hoaks. Karena yang menetapkan atau yang meng-SK-kan Sekda definitif itu adalah Presiden, bukan Kemendagri," tegas Andi Khaeruni.
Kewenangan mengangkat Sekda definitif ada di tangan Presiden melalui penerbitan Keppres. Kemendagri hanya memberikan rekomendasi sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Menurut Andi Khaeruni, seluruh tahapan pengusulan telah dilalui dan berkasnya kini berada di Sekretariat Negara (Setneg). Pemerintah daerah tinggal menunggu.
"Sudah di meja Presiden ini, sudah di Setneg. Jadi dari Setneg itu tinggal Presiden, kita menunggu. Presiden kan dengan kesibukannya mungkin belum sempat menandatangani," jelasnya.
Panitia seleksi (pansel) meloloskan tiga calon Sekda definitif Sultra:
Ketiganya telah diusulkan ke pemerintah pusat. Hingga Senin (16/11/2026), belum ada satu pun yang memperoleh persetujuan.
Andi Khaeruni menyebut tambahan masa tugas ini merupakan kesempatan kedua sekaligus terakhir bagi Muh Fadlansyah di posisi Pj Sekda. Status sementara tersebut berakhir begitu Sekda definitif resmi ditetapkan.
"Kalau saya tidak salah itu berakhir di tanggal 19 November. Tapi Pak Gubernur juga sudah mengajukan ke Kemendagri untuk perpanjangan, sekali lagi untuk jabatan Penjabat Sekretaris Daerah," kata Andi Khaeruni.
Permohonan itu diajukan Gubernur Andi Sumangerukka agar koordinasi birokrasi Pemprov Sultra tetap berjalan selama Keppres belum keluar.