SULAWESI TENGGARA — Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 tahun 2026 dikabarkan mulai cair sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan sekaligus, berdasarkan laporan kanal YouTube Pendamping Sosial yang dikutip Radar Bogor. Kabar pencairan ini menyebut sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemegang kartu KKS bank BNI sudah bisa mencairkan saldo. KPM disarankan mengecek saldo secara berkala, namun perlu dicatat informasi ini belum dikonfirmasi resmi oleh Kementerian Sosial.
Narator kanal YouTube tersebut menyatakan pencairan baru berlaku untuk sebagian penerima. "Akhirnya bantuan sosial untuk tahap empat di tahun 2026 ini mulai cair, tapi baru sebagian dan ini bagi pemegang kartu KKS bank BNI," ucap narator dalam video yang dikutip Radar Bogor.
Nominal yang disebut dalam laporan itu adalah Rp600 ribu untuk tiga bulan sekaligus, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Angka tersebut disebut berasal dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bukan dari Program Keluarga Harapan (PKH).
Radar Bogor tidak menyebut total anggaran tahap 4 maupun jumlah KPM penerima secara keseluruhan. Informasi resmi soal cakupan dan nominal per tahap dapat diakses melalui kanal Kementerian Sosial.
BPNT menyasar keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Status kepesertaan ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah, bukan hasil pendaftaran mandiri di bank penyalur.
KPM yang namanya tidak muncul di DTKS tidak otomatis kehilangan hak. Warga bisa mendaftar melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk diusulkan ke DTKS, dengan membawa KTP, KK, dan dokumen pendukung kondisi ekonomi.
Laporan Radar Bogor menyebut pengecekan saldo bisa dilakukan lewat mesin ATM, agen layanan bank penyalur, atau aplikasi mobile banking. Langkah lewat aplikasi m-banking umumnya sebagai berikut:
Aplikasi m-banking membutuhkan ponsel dengan kapasitas memadai. KPM yang perangkatnya tidak mendukung bisa memakai ATM atau datang ke agen bank penyalur terdekat.
Laporan menyebut pencairan tahap 4 mencakup periode Oktober sampai Desember 2026 dan disalurkan lewat bank BNI. Radar Bogor tidak memuat jadwal resmi per wilayah, batas akhir pencairan, maupun daftar bank penyalur lain.
KPM sebaiknya tidak berpatokan pada tanggal yang beredar di media sosial. Jadwal resmi per daerah biasanya diumumkan lewat pendamping sosial setempat atau kanal Kementerian Sosial.
Status kepesertaan bisa dicek lewat situs cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan nama, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Hasil pengecekan menampilkan status KPM beserta program yang diikuti.
KPM juga bisa meminta pendamping sosial atau operator desa memverifikasi status di aplikasi SIKS-NG. Jika nama tidak muncul padahal sebelumnya terdaftar, laporkan ke dinas sosial setempat untuk ditelusuri.
Pencairan bansos tidak dipungut biaya apa pun. Warga yang dimintai uang oleh oknum untuk mempercepat pencairan atau memasukkan nama ke DTKS sebaiknya menolak dan melaporkannya.
Pengaduan bisa disampaikan ke dinas sosial kabupaten/kota, pendamping sosial setempat, atau kanal resmi Kementerian Sosial. Sertakan bukti berupa tangkapan layar pesan, nomor rekening, atau identitas oknum agar laporan bisa ditindaklanjuti.