PALU — Anwar Hafid menilai mekanisme penghitungan PNBP yang selama ini dilakukan di mulut tambang belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan nilai ekonomi setelah mineral diolah menjadi produk industri melalui proses hilirisasi. Karena itu, ia mendorong penghitungan dilakukan di mulut industri.
"PNBP-nya di mulut tambang. Harus di mulut industri," kata Anwar dalam program Senator Menyapa episode ketiga yang ditayangkan CNN Indonesia, Jumat (20/11/2026).
Selain mengusulkan perubahan mekanisme penghitungan PNBP, Anwar mendorong peninjauan kembali regulasi yang mengatur perizinan usaha industri dan pertambangan. Ia menginginkan pengelolaan perizinan pertambangan lebih terintegrasi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Saya menyampaikan kepada Pak Menteri ESDM, ini perlu judicial review mungkin. Di UU izin usaha industri itu perlu ditinjau sehingga nanti izin usaha pertambangan itu cukup tunggal, satu di Kementerian ESDM," ujarnya.
Terkait pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah, Anwar menilai skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sudah cukup adil. Menurutnya, pembagian 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pusat sudah proporsional.
"Sebetulnya pembagiannya sudah cukup, adil. 80-20 di HKPD. 80 persen di daerah, 20 persen di pusat," katanya.
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama menanggapi usulan tersebut dengan mengingatkan bahwa perumusan kebijakan penerimaan negara perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh daerah. Tidak terbatas pada wilayah yang memiliki sumber daya mineral dan batu bara.
Menurut Tirta, pemerintah juga harus memperhatikan daerah yang memiliki potensi perkebunan, perikanan, kehutanan, dan sektor ekonomi lainnya. Tujuannya agar kebijakan penerimaan negara dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan secara lebih merata.
"Jangan hanya memikirkan daerah yang punya sumber daya alam, ataupun tadi yang minerba. Ada juga prioritasnya yang perkebunan, perikanan, dan kehutanan dan sebagainya," ujarnya.
Tirta menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah aspek dalam merumuskan kebijakan tersebut. Mulai dari kemampuan fiskal negara, prioritas program pembangunan nasional, hingga aspirasi pemerintah daerah.
"Mungkin yang pertama juga kesediaan fiskal kita. Kedua, prioritas program-program Asta Cita tentu. Dan ketiga, aspirasi dari daerah," kata Tirta.
Kementerian ESDM membuka ruang pembahasan lebih lanjut melalui kajian dan koordinasi lintas kementerian. Langkah itu ditempuh untuk mencari formula kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat maupun daerah.