Pencarian

ESDM Banten Jamin TN Ujung Kulon Bebas Tambang Meski Masuk WUP

Rabu, 18 November 2026 • 08:19:31 WIB
ESDM Banten Jamin TN Ujung Kulon Bebas Tambang Meski Masuk WUP
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menegaskan TNUK tidak akan menjadi lokasi pertambangan meski sebagian perairan sekitarnya masuk WUP.

SULAWESI TENGGARA — Dinas ESDM Provinsi Banten memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak akan menjadi lokasi kegiatan pertambangan, meski sebagian perairan di sekitarnya masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Provinsi Banten. Jaminan itu merespons sorotan publik atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang diteken Menteri Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026. Regulasi daerah disebut menutup ruang pertambangan di kawasan konservasi yang berstatus Situs Warisan Dunia UNESCO.

Paragraf pembuka: Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menegaskan, penetapan wilayah pertambangan tidak otomatis membuka jalan bagi aktivitas tambang di TNUK. Menurut Ari, peta Wilayah Pertambangan disusun dan ditetapkan Pemerintah Pusat berdasarkan keterdapatan potensi bahan galian. Namun, penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus melewati dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun perairan laut.

Apa Isi Kepmen ESDM 65.K Tahun 2026

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten: Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Beleid itu diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sejak 12 Februari 2026.

Wilayah yang diatur dalam kepmen tersebut hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan kawasan TNUK sendiri tidak masuk dalam wilayah pertambangan. Hingga kini, tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik di perairan sekitar TNUK maupun di dalam kawasan taman nasional.

Mengapa TNUK Tetap Aman dari Tambang

Ari merujuk Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten. Dalam aturan itu, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.

TNUK juga berstatus Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada 1991. Pemanfaatan ruangnya dilindungi mengikuti ketentuan wilayah konservasi. "Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," tegas Ari kepada detikcom, Rabu (18/11/2026).

Jejak Usulan Sejak 2013

Dwi Anggia memaparkan, proses penetapan wilayah perairan di sekitar TNUK berjalan panjang. Pada 2013, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten. Usulan itu sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015. Sebagian perairan di sekitar TNUK kemudian masuk WUP lewat Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan ulang dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 hanya mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai usulan Pemprov Banten. Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian perairan itu memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis sebagai WUP.

WUP Bukan Izin Menambang

Dwi menekankan penetapan WUP berbeda dengan izin menambang. "Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.

Setiap penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Prosesnya mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Penutup: Bagi warga Pandeglang dan pegiat konservasi, jaminan Dinas ESDM Banten menjadi pegangan bahwa status TNUK sebagai kawasan lindung tidak tergeser oleh kepentingan tambang. Kepmen 65.K Tahun 2026 memang memperluas peta WUP di perairan Banten, tetapi pintu izin tambang tetap tertutup selama tata ruang konservasi dan status warisan dunia berdiri.

Follow liputankendari.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: finance.detik.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks