KENDARI — OJK menilai literasi keuangan warga Sulawesi Tenggara perlu dibarengi dengan kepemilikan produk jangka panjang, bukan sekadar rekening bank. Dalam pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Kota Kendari, Adi Budiarso menegaskan bahwa kesejahteraan finansial keluarga hanya terbentuk jika ada akses kredit dan tabungan dana pensiun.
“Kesejahteraan tidak hanya sekadar memiliki rekening, tetapi juga punya akses kredit serta tabungan di hari tua atau dana pensiun,” kata Adi saat membuka BIK di Kendari.
Adi menyebut tingkat inklusi keuangan nasional sudah melewati 93 persen, melampaui rata-rata negara anggota OECD. Pemerintah menargetkan angka itu naik ke 98 persen agar setara negara maju.
Namun, capaian inklusi tidak otomatis diikuti pendalaman sektor keuangan. OJK menyoroti kesenjangan aset di perbankan, pasar modal, asuransi, dan dana pensiun yang masih lebar. Percepatan pendalaman sektor keuangan masuk dalam target RPJMN 2025–2029.
“Dengan digitalisasi, literasi harus kita dorong agar sejalan dengan tingkat inklusinya. Masyarakat yang sudah bekerja dipacu untuk mulai menabung untuk hari tua, seperti melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Secara nasional, rasio perbankan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di 58 persen. Angka itu masih di bawah Malaysia yang mencapai 200 persen dan Singapura 523 persen.
Untuk Sulawesi Tenggara, rasio proporsi aset perbankan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat 30,95 persen. Di Kota Kendari, rasio yang sama mencapai 197,41 persen. Kredit pembiayaan di Sultra berada di 20,91 persen, sedangkan Kendari 115,27 persen.
Yang masih tipis: penetrasi pasar modal di Sultra baru 0,24 persen per PDRB dan premi asuransi 0,22 persen. Akses kredit pembiayaan tercatat 24,80 persen.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa kita memiliki peluang yang luar biasa besar, tidak hanya untuk meningkatkan literasi tetapi juga pendalaman sektor keuangan,” jelas Adi.
OJK meminta warga Sultra yang sudah berpenghasilan menyisihkan sebagian pendapatannya ke instrumen tabungan hari tua atau dana pensiun. Ambang awalnya minimal 3 persen, lalu bertahap menuju 10 hingga 20 persen sesuai standar International Labour Organization (ILO).
Adi menegaskan ketahanan negara bertumpu pada keluarga dengan fondasi keuangan yang kokoh. Karena itu, indikator literasi dan inklusi keuangan harus diperkuat sejalan dengan stabilitas sektor keuangan di pusat maupun daerah.
OJK berharap sinergi lintas unit dan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendorong Sulawesi Tenggara menaikkan indikator pendalaman keuangannya. Targetnya, daerah ini ikut berkontribusi positif di tingkat nasional.