KENDARI — Tiga pejabat tinggi negara hadir memberikan arahan langsung dalam forum Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Kepala Badan Pusat Statistik. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjadi narasumber utama pertemuan tersebut.
Forum itu mempertemukan para gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda se-Sulawesi. Bagi Bupati Soppeng, pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan peta jalan pembangunan beberapa tahun ke depan.
Pemerintah pusat menekankan tiga agenda utama yang harus sejalan antara pusat dan daerah. Pertama, pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tidak tergerus. Kedua, percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah nasional. Ketiga, digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi untuk pelayanan yang lebih cepat dan transparan.
Selain itu, penggunaan data statistik yang akurat menjadi sorotan. Pemerintah daerah didorong untuk tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan asumsi, melainkan data terukur dari BPS.
Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan prioritas nasional. Ia menegaskan sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci agar program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kehadiran kami di sini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Berbagai arahan yang disampaikan akan menjadi perhatian serius untuk kami tindak lanjuti demi kesejahteraan masyarakat Soppeng,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi.
Selain Menko Polhukam Djamari Chaniago dan Mendagri Tito Karnavian, hadir pula Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Kehadiran kepala BPS menegaskan pentingnya data sebagai dasar kebijakan pembangunan di daerah.
Forum tersebut juga menjadi pengingat bahwa persoalan inflasi, kemiskinan, stunting, dan pelayanan publik tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama lintas tingkatan pemerintahan.
Dari Kendari, para kepala daerah pulang dengan tanggung jawab baru. Mereka harus memastikan setiap kebijakan nasional diterjemahkan menjadi program nyata yang menyentuh warga di kampung-kampung, termasuk di Bumi Latemmamala.