KENDARI — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra Andi Syahrir menyatakan penguatan status kepemilikan lahan tertuang dalam Putusan PT Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI. Putusan itu sekaligus menguatkan putusan PN Kendari atas bantahan perlawanan eksekusi yang diajukan Kikila Adi Kusuma. Bantahan tersebut diajukan setelah pelaksanaan konstatering pada 20 November 2025.
Konstatering merupakan pemeriksaan langsung di lapangan oleh pengadilan untuk mencocokkan dan memastikan objek sengketa sebelum eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap dijalankan. Dalam perkara ini, Kikila Adi Kusuma mengklaim lahan di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo itu sebagai bagian dari tanah warisan H. Ambodalle.
Perlawanan Warga Usai Konstatering November 2025
Pihak Kikila disebut masih menguasai objek lahan meski Pemprov Sultra telah menempuh sejumlah proses hukum untuk mempertahankan aset daerah. Perlawanan itu kembali muncul lewat bantahan eksekusi yang diajukan pada 5 Januari 2026. Bantahan tersebut kemudian diputus melalui putusan PT Sultra yang memenangkan pemerintah provinsi.
Sengketa lahan eks-PGSD ini bukan perkara baru. Pemprov Sultra telah berulang kali memenangkan gugatan, baik di tingkat pengadilan negeri, banding, maupun kasasi. Namun kemenangan di meja hijau belum serta-merta membuat pemerintah daerah dapat menguasai lahan secara fisik.
Jejak Sengketa Sejak Gugatan 2016
Riwayat sengketa bermula ketika Pemprov Sultra melakukan penertiban aset, termasuk membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan. Pada 2016, Kikila Adi Kusuma menggugat kepemilikan lahan ke PN Kendari. Gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima.
Perkara berlanjut ke tingkat banding dan kasasi pada 2017, dengan hasil memenangkan Pemprov Sultra. Meski demikian, penguasaan lahan belum beralih kepada pemerintah daerah. Pemprov Sultra kemudian mengajukan permohonan pengosongan objek sengketa pada 2020.
Proses hukum kembali bergulir hingga tingkat kasasi. Pada 2022, Pemprov Sultra kembali memperoleh kemenangan. Berbekal putusan itu, pemerintah daerah mengajukan permohonan eksekusi pada tahun yang sama.
Pemberitahuan Pengosongan Sudah Dilayangkan
Upaya eksekusi mulai memasuki tahapan lapangan melalui konstatering pada 20 November 2025. Proses itu sempat terhenti setelah Kikila Adi Kusuma mengajukan bantahan eksekusi pada 5 Januari 2026. Kini, setelah PT Sultra menguatkan putusan PN Kendari, posisi hukum Pemprov Sultra atas lahan eks-PGSD semakin tegas.
Andi Syahrir mengatakan Pemprov Sultra telah berkoordinasi dengan PN Kendari untuk menjadwalkan pelaksanaan eksekusi. Sebagai langkah awal, pemerintah provinsi telah melayangkan pemberitahuan pengosongan kepada pihak-pihak yang masih menempati lahan.
"Kami berharap masyarakat yang menempati lahan dapat bekerja sama melakukan pengosongan," kata Andi Syahrir.
Pemprov Sultra berharap proses pengosongan berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan baru. Masyarakat yang masih menempati kawasan itu diminta kooperatif dan menghormati proses hukum yang telah berjalan.
