KENDARI — Rencana ambisius sektor perumahan digodok Pemprov Sulawesi Tenggara untuk tahun anggaran 2026. Selain kuota rumah subsidi, pemerintah juga menyiapkan program bedah rumah dan menggelontorkan kredit perumahan rakyat dengan total plafon setengah triliun rupiah.
Tiga program ini ditargetkan menjangkau puluhan ribu kepala keluarga. Kuota rumah subsidi sebanyak 20 ribu unit diharapkan mampu menyerap minat masyarakat yang selama ini mengantre di sistem FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Sementara itu, program bedah rumah menyasar 10 ribu unit hunian yang masuk kategori tidak layak huni (RTLH). Proses renovasi akan difokuskan pada perbaikan atap, lantai, dan dinding rumah warga di daerah pedesaan dan pesisir.
KUR perumahan sebesar Rp500 miliar menjadi angin segar bagi pelaku UMKM dan pekerja informal yang tak memiliki slip gaji. Pinjaman ini bisa digunakan untuk merenovasi atau membangun rumah secara bertahap.
Plafon kredit per orang diperkirakan bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung kemampuan bayar dan agunan. Pemprov Sultra menggandeng perbankan BUMN untuk menyalurkan dana ini dengan bunga ringan.
Seluruh program direncanakan mulai dieksekusi pada awal tahun anggaran 2026. Saat ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sultra masih melakukan pendataan calon penerima manfaat dan verifikasi lahan untuk pembangunan rumah subsidi.
Pemerintah daerah juga mendorong pengembang lokal agar segera mengajukan proposal pembangunan perumahan agar kuota 20 ribu unit bisa terserap maksimal.
Calon penerima rumah subsidi wajib memenuhi persyaratan utama: belum pernah memiliki rumah, berpenghasilan maksimal Rp8 juta per bulan, dan terdaftar dalam sistem SIKASEP (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang).
Proses seleksi akan diprioritaskan bagi warga yang tinggal di kawasan kumuh atau rawan bencana. Pemprov Sultra juga membuka posko pengaduan di setiap kecamatan untuk memastikan tidak ada pungutan liar dalam proses pendaftaran.