KENDARI — Keputusan Pemerintah Kota Kendari mengalokasikan dana hibah miliaran rupiah untuk aparat penegak hukum menuai sorotan tajam. Pasalnya, alokasi sekitar Rp10 miliar untuk pembangunan mess Kejaksaan dan pagar institusi Polri itu terjadi di saat pemerintah daerah kerap mengeluhkan keterbatasan APBD memenuhi kebutuhan warga.
Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Kendari selalu berdalih kemampuan APBD sangat terbatas. Dalih itu digunakan untuk menjelaskan lambatnya pembangunan infrastruktur, penanganan banjir yang belum maksimal, hingga persoalan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Puwatu yang masih menjadi sorotan.
Di sisi lain, rumah tidak layak huni dan fasilitas publik di sejumlah wilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum rampung. Dalam kondisi ini, kemampuan pemerintah menyediakan anggaran miliaran rupiah untuk institusi vertikal menjadi tanda tanya besar.
Kejaksaan dan Kepolisian merupakan institusi negara yang telah mendapat alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Publik pun mempertanyakan mengapa APBD Kota Kendari justru diarahkan untuk membiayai fasilitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggaran pusat.
Secara regulasi, pemerintah daerah memang memiliki ruang memberikan hibah kepada instansi vertikal sepanjang memenuhi ketentuan. Namun, persoalan mendasar bukan soal legalitas, melainkan soal kepekaan sosial dan arah keberpihakan anggaran daerah.
Kebijakan ini semakin sensitif jika dikaitkan dengan janji politik Wali Kota Siska Karina Imran dan Wakil Wali Kota Sudirman saat masa kampanye. Sebagian program unggulan yang dijanjikan kepada masyarakat masih dalam proses atau belum sepenuhnya terealisasi.
Dalam situasi demikian, setiap keputusan penggunaan anggaran selalu dibandingkan oleh publik. Masyarakat berhak bertanya mengapa pembangunan mess dan pagar institusi penegak hukum diprioritaskan, sementara kebutuhan warga yang lebih mendesak masih menunggu kepastian.
Tidak sedikit warga yang membangun persepsi bahwa pemerintah daerah tengah berupaya membangun kedekatan khusus dengan aparat penegak hukum. Meskipun persepsi bukan bukti dan tidak bisa dijadikan dasar menyimpulkan motif tertentu, pemerintah memiliki tanggung jawab moral menjelaskan secara terbuka alasan, urgensi, dan manfaat langsung dari hibah tersebut.
Transparansi menjadi kunci agar kebijakan tidak menggerus kepercayaan publik. Seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuannya menjalankan aturan, tetapi juga dari kepekaan sosial dalam menentukan prioritas APBD yang merupakan cerminan keberpihakan kepada rakyat.