JAKARTA — Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka tidak datang sendirian saat bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu (29/7/2026). Ia membawa serta Bupati Buton dan Wali Kota Baubau untuk menyampaikan langsung peta masalah kesehatan di wilayah masing-masing. Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat 215 Kantor Kemenkes itu menjadi ajang lobi agar program pusat tidak tumpang tindih dengan kebutuhan riil warga.
Pembahasan tidak hanya berkutat pada angka-angka di atas kertas. Andi Sumangerukka bersama kepala daerah menyoroti tiga isu utama: peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas, penguatan fasilitas kesehatan (faskes), dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Di Sulawesi Tenggara, sejumlah rumah sakit daerah masih kekurangan dokter spesialis, sementara beberapa puskesmas di pulau-pulau kecil sulit dijangkau.
“Kami menyampaikan kebutuhan prioritas pembangunan kesehatan di Sultra secara langsung. Ini penting agar program pusat tepat sasaran,” ujar Gubernur dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Dalam pertemuan itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin turut mendorong implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Transformasi Sistem Kesehatan. Kedua program ini menjadi kerangka kerja yang harus diadaptasi oleh pemda. Gubernur dan wali kota pun memastikan kesiapan daerah untuk menyelaraskan program lokal dengan target nasional tersebut.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kata kunci. Tanpa koordinasi yang erat, program strategis seperti PHTC bisa mandek di tengah jalan karena perbedaan data atau prioritas anggaran. Audiensi ini diharapkan menjadi jembatan agar kebijakan kesehatan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Kehadiran Bupati Buton dan Wali Kota Baubau bukan sekadar seremonial. Kedua daerah ini memiliki tantangan spesifik: Buton dengan sebaran wilayah kepulauan yang membuat akses kesehatan tidak merata, dan Baubau sebagai kota penyangga yang harus menampung pasien rujukan dari kabupaten sekitar. Dengan berbicara langsung ke Menkes, mereka berharap ada alokasi anggaran khusus atau relaksasi kebijakan untuk mempercepat pembangunan faskes di daerah.
Audiensi ini menjadi bukti bahwa pembangunan kesehatan tidak bisa lagi dikerjakan secara sektoral. Gubernur Sultra memilih pendekatan kolektif—membawa kepala daerah yang punya persoalan serupa agar suara mereka lebih didengar di tingkat pusat.