KENDARI — Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tani Merdeka Indonesia Kota Kendari kali ini tidak berhenti di ruang diskusi. Pengurus memilih turun ke sawah dan kebun warga di Kawasan Kelompok Tani Nanga-Nangka Hijau, Baruga, untuk menyerap langsung apa yang dikeluhkan petani.
Dari peninjauan itu, teridentifikasi sejumlah komoditas unggulan yang tengah dikembangkan warga, mulai dari durian, nangka, alpukat, porang, hingga tanaman pangan lain. Namun, di balik potensi tersebut, petani menyampaikan persoalan klasik yang belum tuntas: sarana produksi.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Kendari, Sahuriyanto, merangkum setidaknya empat hal yang paling mendesak bagi petani di kawasan Baruga dan sekitarnya. Permintaan tersebut akan dijadikan bahan program kerja organisasi dalam setahun ke depan.
Sahuriyanto menegaskan bahwa organisasinya tidak akan berhenti pada sekadar mencatat keluhan. Seluruh aspirasi ini akan difasilitasi dan dikawal prosesnya hingga bantuan benar-benar diterima petani.
“DPD Tani Merdeka Kota Kendari hadir untuk menjadi mata, telinga, dan penyambung lidah bagi para petani kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah daerah. Semua aspirasi masyarakat petani di Baruga—mulai dari kebutuhan bibit, sumur bor, irigasi, hingga masalah pupuk—akan kita dampingi, kita fasilitasi usulannya, dan kita kawal sampai bantuan itu benar-benar mendarat di tangan petani,” tegasnya.
Penyerapan hasil panen lokal menjadi salah satu alasan utama mengapa persoalan sarana prasarana ini harus segera dibereskan. Sahuriyanto menyebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan seharusnya menjadi pasar besar bagi petani Kendari.
“Program Makan Bergizi Gratis ini pasokan utamanya harus berasal dari petani kita sendiri. Buah dan sayur yang dikonsumsi anak-anak kita mestinya dibeli dari hasil panen warga Baruga dan kawasan pertanian Kendari lainnya. Karena itulah aspirasi teknis mereka terkait sarana prasarana harus kita tuntaskan dulu,” tambahnya.
Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) RI wilayah Kota Kendari, Yanis Adsmi, membeberkan realita teknis yang dihadapi di lapangan. Proses verifikasi data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang kini berjenjang kerap terkendala pembatasan kuota.
“Kami menyambut baik pengawalan dari Tani Merdeka. Tugas kami sebagai penyuluh adalah memastikan lahan petani benar-benar siap dan ada, sehingga bantuan tidak salah sasaran. Saat ini usulan CPCL untuk kakao, alpukat, durian, hingga ternak kambing sudah terdata dengan baik,” ujar Yanis.
Soal sumur bor, Yanis mengungkap biaya operasional penyedotan air mencapai Rp2 juta per minggu hanya untuk bahan bakar. Aspirasi ini telah direspon dengan pengusulan rehabilitasi dan penambahan sarana sumur bor berbasis listrik bersama Dinas Pertanian pada anggaran mendatang.
Rangkaian Rakerda ini ditutup dengan penyusunan rekomendasi program pendampingan untuk satu tahun ke depan, bertepatan dengan momentum HUT Ke-81 Republik Indonesia.