SULAWESI TENGGARA — Dalam surat yang disampaikan kepada Ketua Parlemen Hafiz Uddin Ahmed, Shahabuddin, 76 tahun, menyebut dirinya menderita Autonomic Neuropathy, sebuah gangguan saraf yang menyebabkan hilangnya kesadaran secara tiba-tiba. "Saya menderita penyakit serius sehingga tidak mampu menjalankan tugas sebagai pemegang jabatan konstitusional," kata Shahabuddin dalam surat pengunduran dirinya, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi sekretaris persnya.
Berdasarkan konstitusi Bangladesh, Ketua Parlemen akan menjalankan tugas kepresidenan sementara hingga presiden baru terpilih dalam waktu maksimal 90 hari. Juru bicara kepresidenan, Sarwar Alam, mengonfirmasi surat pengunduran diri telah diterima dan dinyatakan efektif begitu diserahkan ke pimpinan parlemen.
Latar Mundurnya Shahabuddin: Kesehatan dan Tekanan Politik
Shahabuddin menjabat sebagai kepala negara sejak April 2023. Ia memimpin Bangladesh melewati periode paling bergejolak dalam sejarah modern negara itu: dari gelombang protes mahasiswa yang menggulingkan Sheikh Hasina pada Agustus lalu hingga pembentukan pemerintahan sementara beberapa hari setelahnya.
Keputusan mundur ini juga muncul di tengah desakan dari sejumlah kelompok oposisi. Namun, Shahabuddin membantah laporan media lokal The Daily Star yang menyebut dirinya sempat berkomunikasi dengan Sheikh Hasina saat menjalani perawatan medis di London pada Mei lalu. "Saya menderita berbagai komplikasi kesehatan," ujarnya kepada The Daily Star. "Saya tidak punya hal lain untuk ditambahkan saat ini."
Dampak Politik: Kehilangan Simbol di Tengah Transisi
Dalam sistem pemerintahan Bangladesh, presiden memang lebih bersifat seremonial. Kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri dan kabinet. Namun, pengunduran diri Shahabuddin tetap menjadi perkembangan signifikan di tengah dinamika menjelang rencana kepulangan Sheikh Hasina dari pengasingannya di New Delhi, India.
Menurut laporan Reuters, Hasina diperkirakan kembali ke Bangladesh pada Desember mendatang. Mundurnya Shahabuddin berarti tokoh yang sebelumnya duduk di posisi tinggi negara itu kini tak lagi menjadi bagian dari panggung politik nasional. Meski peran presiden terbatas, kehilangan figur ini bisa mengubah kalkulasi politik menjelang kembalinya mantan perdana menteri yang digulingkan.
Pemerintahan sementara Bangladesh kini harus mengelola dua agenda besar sekaligus: pemilihan presiden baru dalam 90 hari ke depan dan persiapan menghadapi kepulangan Hasina yang diperkirakan akan memicu kembali ketegangan politik.
