SULAWESI TENGGARA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai fondasi ekonomi nasional masih solid meskipun tekanan eksternal seperti konflik geopolitik dan perubahan rantai pasok dunia terus berlanjut. Data makro hingga Juli 2026 menunjukkan inflasi terkendali di level 2,88%, sementara aktivitas manufaktur masih berada di zona ekspansi di atas level 50. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga tercatat kuat di angka 119, mengindikasikan daya beli masyarakat yang relatif terjaga.
Dari sektor keuangan, penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh 12,67% secara tahunan. Yang lebih menarik, kredit investasi melesat hingga 24,9%, menandakan pembiayaan untuk kegiatan produktif dan ekspansi usaha masih bergerak agresif. Ketahanan eksternal juga terjaga dengan posisi cadangan devisa yang setara 5,5 bulan impor.
Di tengah optimisme tersebut, Airlangga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai risiko El Nino yang dapat mengganggu ketersediaan komoditas pangan. Hal ini disampaikannya dalam Sidang Pleno ISEI XXV dan Seminar Nasional ISEI 2026 di IPB International Convention Center, Bogor, pada 26–28 Agustus 2026.
Forum yang digelar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini mengusung tema penguatan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi untuk mendorong stabilitas ekonomi dinamis, hilirisasi, serta ekonomi kerakyatan. ISEI, yang berdiri sejak 14 Januari 1955, memang menjadi jembatan antara pemikiran akademik dan kebutuhan industri.
Untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas, pemerintah kini mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan. Digitalisasi, industri semikonduktor, dan pengembangan kecerdasan artifisial (AI) menjadi prioritas utama. Namun, pengembangan sektor ini tidak cukup hanya dengan modal, melainkan juga riset dan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah telah menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi Inggris, ARM, untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten di industri semikonduktor. Digitalisasi juga diperluas ke sektor pertanian dan energi, termasuk untuk mendukung program B50.
Di sisi perdagangan, pemerintah melanjutkan deregulasi dan memperluas hubungan dengan negara mitra. Indonesia saat ini telah memiliki 25 perjanjian perdagangan internasional, termasuk CPTPP yang melibatkan 12 negara. Proses aksesi menuju OECD juga terus berjalan dan telah memasuki tahap Technical Review, yang dinilai penting untuk meningkatkan standar tata kelola ekonomi nasional.