Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan sistem e-Retribusi Pelabuhan untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah sekaligus memperkuat transparansi penerimaan sektor perhubungan laut. Pembayaran retribusi jasa pelabuhan kini terintegrasi langsung ke kas daerah, memangkas celah penyimpangan transaksi manual. Langkah itu menjadi bagian dari lima aplikasi digital yang dihadirkan Dinas Perhubungan Sultra.
KENDARI — Pj Sekda Sultra yang juga Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Muhammad Fadlansyah, menyatakan digitalisasi sektor perhubungan diarahkan memberi kepastian dan efisiensi bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Lima aplikasi disiapkan untuk menutup celah kebocoran penerimaan dan mempercepat layanan.
Selain E-Retribusi Pelabuhan, Dishub Sultra meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Sewa Lahan atau Bangunan (SILABANG), Sistem Informasi Rekanan Langsung (SIRAL), Sistem Informasi Pelayanan Operator Kapal (SIP-OK), serta E-Retribusi Parkir.
Fadlansyah menjelaskan, transaksi pembayaran retribusi jasa pelabuhan melalui sistem baru ini terhubung langsung ke kas daerah. Pola itu mempersempit ruang penyimpangan yang biasa muncul dari pencatatan manual.
"Melalui penerapan E-Retribusi Pelabuhan, transaksi pembayaran retribusi jasa pelabuhan kini terintegrasi secara langsung ke kas daerah. Hal ini mereduksi potensi penyimpangan transaksi manual dan mengoptimalkan penyerapan penerimaan daerah," ujarnya.
Fadlansyah mengimbau pengguna jasa pelabuhan, jajaran aparatur sipil negara, dan mitra kerja memanfaatkan sistem digital tersebut secara berkelanjutan. Menurut dia, keberhasilan inovasi tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun.
"Keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dibangun, tetapi juga oleh komitmen kita bersama dalam menggunakannya secara optimal dan berkelanjutan," sebutnya.
Ia menekankan integrasi layanan digital diharapkan bertransformasi menjadi budaya kerja pemerintahan yang modern dan terpercaya. Tujuannya mendorong daya saing daerah.
"Mari kita jadikan inovasi sebagai budaya kerja demi mendukung terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing," tambah Muhammad Fadlansyah.
Fadlansyah menyebut pemanfaatan teknologi sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas pelayanan publik. Layanan diharapkan semakin cepat, mudah, transparan, dan efektif bagi masyarakat serta pelaku usaha.
"Pemanfaatan teknologi ini merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, transparan, efektif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta para pelaku usaha," kata Muhammad Fadlansyah.