BAUBAU — Penguatan tugas dan fungsi yang digelar Kanwil Kemenkum Sultra diikuti sejumlah pejabat struktural. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Candrafriandi Achmad hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum James Alexander Kaihatu. Seluruh ketua tim kerja di lingkungan kanwil juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Topan Sopuan menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap tusi setiap unit kerja. Setiap jajaran harus menjalankan tanggung jawab secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Arahan itu disampaikan langsung di hadapan para kepala divisi, kepala bagian, dan ketua tim kerja.
Topan meminta seluruh program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas harus disertai pemantauan dan evaluasi secara berkala. Menurutnya, setiap tim kerja perlu mampu menentukan prioritas agar kegiatan selaras dengan target kinerja organisasi.
Koordinasi antarunit kerja menjadi salah satu poin utama yang dibahas. Kepala divisi, kepala bagian, dan ketua tim kerja dinilai memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif. Koordinasi diperlukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
Komunikasi yang baik antarunit diharapkan mempercepat identifikasi kendala di lapangan. Setiap persoalan yang muncul diminta segera ditindaklanjuti tanpa menunggu rapat berikutnya. Pola kerja itu dinilai memperkuat sinergi dalam mencapai target organisasi.
Aspek kedisiplinan, akuntabilitas, dan tanggung jawab turut menjadi perhatian pimpinan. Seluruh jajaran didorong meningkatkan komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan. Sumber daya yang tersedia diminta dioptimalkan untuk mendukung capaian kinerja.
Kanwil Kemenkum Sultra mendorong penguatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Setiap tim kerja diminta memastikan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan target kinerja. Evaluasi berkala menjadi alat ukur capaian sekaligus ruang perbaikan.
Topan Sopuan berharap penguatan tusi menyamakan pemahaman seluruh jajaran terhadap arah kebijakan organisasi. Pelaksanaan tugas diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi. Capaian yang terukur menjadi indikator utama keberhasilan program.
Komitmen bersama tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan profesional. Peningkatan kinerja organisasi diharapkan berdampak pada kualitas pelayanan publik di Sulawesi Tenggara.