KENDARI — Djoko menilai dualisme kepengurusan yang berlangsung beberapa tahun memberi dampak besar, tidak hanya di internal organisasi tetapi juga terhadap hubungan PWI dengan pemerintah dan berbagai pihak. Kongres PWI Persatuan disebutnya menjadi momentum mengakhiri perpecahan sekaligus mengembalikan marwah organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.
"PWI lahir kembali dan bangkit kembali karena persatuan. Karena itu, jaga persatuan, kondusivitas, dan soliditas. Setelah kongres ini, seluruh anggota harus kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing," tegas Djoko di hadapan peserta konferensi.
Peraturan Organisasi Baru Atur Konferensi Provinsi
Salah satu langkah pembenahan ditempuh melalui penerbitan sejumlah Peraturan Organisasi, termasuk PO Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme penyelenggaraan konferensi di tingkat provinsi. Aturan itu memberi kepastian soal proses pendataan anggota, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), hingga persyaratan pencalonan ketua PWI.
Data anggota dari masing-masing provinsi direkapitulasi dan dicocokkan dengan basis data organisasi sebelum DPS diterbitkan. Daftar tersebut masih bisa dikoreksi jika ditemukan ketidaksesuaian data. Menurut Djoko, mekanisme ini penting agar konferensi berjalan lebih tertib, transparan, dan seragam di seluruh Indonesia.
OKK Jadi Pembekalan Etika, Bukan Sekadar Orientasi
Djoko juga menempatkan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) sebagai program utama PWI. OKK dinilainya bukan sekadar kegiatan orientasi, melainkan sarana pembekalan wartawan soal tugas, tanggung jawab, etika, serta pemahaman terhadap organisasi profesi.
Contohnya pelaksanaan OKK di Kabupaten Kolaka beberapa hari sebelumnya yang diikuti 15 peserta, termasuk sejumlah wartawan senior dan peserta dari organisasi lain. Materi OKK mencakup pemahaman Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta aturan organisasi.
Djoko mengingatkan bahwa kartu pers saja tidak cukup untuk mengklaim diri sebagai wartawan. Aktivitas jurnalistik, katanya, harus dijalankan melalui proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Wartawan harus memahami tugas dan tanggung jawab profesinya. Jangan sampai profesi ini disalahgunakan untuk melakukan intimidasi, menakut-nakuti, atau memeras narasumber," ujarnya.
Dewan Kehormatan Dilibatkan Jaga Etika Profesi
Penegakan Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan menjadi perhatian lain dalam sambutan Djoko. PWI memiliki Dewan Kehormatan yang berperan menjaga kehormatan profesi serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika dan aturan organisasi.
Bagi Djoko, seluruh jajaran PWI di Sulawesi Tenggara perlu menjadikan Kongres PWI Persatuan sebagai titik awal memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas wartawan, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi jurnalistik.