SULAWESI TENGGARA — Komisaris Pelindo Arief Poyuono menilai APBN dan Danantara perlu berjalan sebagai dua mesin pertumbuhan ekonomi yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Menurut dia, pembagian peran yang jelas antara keduanya menentukan apakah investasi negara mampu mendorong industri dan lapangan kerja. Sinergi itu juga menjadi syarat untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
Jakarta — Arief Poyuono menyampaikan pandangan itu di tengah dorongan pemerintah memperbesar kapasitas investasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). APBN, kata dia, tetap harus diarahkan untuk membiayai pelayanan publik, menjaga stabilitas ekonomi, dan menunaikan tanggung jawab negara. Sementara Danantara diharapkan memperbesar kapasitas investasi lewat pengelolaan aset badan usaha milik negara (BUMN) dan kemitraan dengan sektor swasta.
Pembagian fungsi itu penting agar pembangunan nasional tidak sepenuhnya bergantung pada belanja pemerintah. "APBN dan Danantara harus dipandang sebagai dua mesin pertumbuhan ekonomi yang memiliki fungsi berbeda, tetapi bergerak menuju tujuan yang sama. Keduanya harus saling melengkapi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional," kata Arief.
Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai beban pembangunan tidak layak ditumpuk seluruhnya pada APBN. Negara, menurut dia, perlu membangun ekosistem investasi yang mampu menggerakkan modal, memperluas kegiatan produksi, dan menghasilkan nilai tambah.
"Jangan sampai seluruh beban pembangunan hanya bertumpu pada APBN. Negara perlu membangun ekosistem investasi yang mampu menggerakkan modal, memperluas kegiatan produksi, dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian," ujarnya.
Karena itu, ukuran keberhasilan Danantara tidak cukup dilihat dari besarnya portofolio investasi yang dikelola. Arief menekankan aset negara harus dinilai dari kontribusinya terhadap produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan industri nasional.
"Ukuran keberhasilan Danantara bukan sekadar seberapa besar aset yang dikelola, melainkan seberapa besar aset itu mampu menciptakan kegiatan ekonomi baru. Investasi harus menghasilkan produksi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia," katanya.
Arief menyoroti hilirisasi sumber daya alam sebagai peluang yang bisa dikembangkan Danantara. Lewat pembangunan industri pengolahan, Indonesia diharapkan tidak lagi sekadar menjual bahan mentah dan bisa menikmati nilai tambah yang lebih besar.
"Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada penjualan bahan mentah. Hilirisasi harus membangun industri yang kuat di dalam negeri, menciptakan pekerjaan, dan membuat nilai tambah sumber daya alam dinikmati oleh perekonomian nasional," tuturnya.
Selain hilirisasi, sektor manufaktur, energi, infrastruktur digital, pertanian, dan industri pangan dinilai perlu mendapat perhatian. Investasi di sektor-sektor itu dapat memperkuat rantai pasok domestik sekaligus menekan ketergantungan pada produk impor.
Menurut Arief, Danantara juga punya peluang memperbesar keterlibatan investor swasta. Investasi negara dapat berfungsi sebagai katalisator pembuka peluang usaha, asalkan proyek yang dijalankan punya perhitungan bisnis jelas dan tata kelola memadai.
"Danantara tidak seharusnya berjalan sendiri. Kehadiran investasi negara perlu mendorong masuknya modal swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga proyek strategis dapat berkembang tanpa seluruh kebutuhan pendanaannya dibebankan kepada pemerintah," kata Arief.
Isu akuntabilitas menjadi sorotan Arief ketika pemerintah membuka peluang dukungan APBN bagi holding investasi. Pemisahan fungsi fiskal dan investasi, menurut dia, harus disertai transparansi soal tujuan penggunaan dana dan hasil yang hendak dicapai.
"Jika APBN memberikan dukungan kepada investasi strategis, harus ada kejelasan mengenai tujuan, mekanisme, dan manfaatnya bagi masyarakat. Setiap penggunaan dana negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki ukuran keberhasilan yang terukur," ujarnya.
Hal serupa berlaku pada pengalihan dividen BUMN untuk diinvestasikan kembali melalui Danantara. Dana yang diputar ke sektor produktif diharapkan menghasilkan aktivitas ekonomi lebih luas, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi.
"Dividen BUMN yang diinvestasikan kembali harus mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Namun, masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan yang transparan mengenai ke mana dana tersebut dialokasikan dan apa hasil yang diharapkan," kata Arief.
Ia juga mengingatkan agar setiap proyek melewati penilaian kelayakan yang ketat. Besarnya nilai investasi tidak boleh menjadi alasan mengabaikan risiko, karena pengelolaan aset negara harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan manfaat jangka panjang.
Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 menjadi latar pembahasan ini. Arief menilai angka itu tidak cukup dikejar hanya dengan menambah belanja pemerintah, tetapi butuh investasi produktif, peningkatan kapasitas industri, dan dunia usaha yang semakin kompetitif.
"Target pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak cukup dicapai hanya dengan meningkatkan belanja pemerintah. Indonesia membutuhkan investasi produktif, peningkatan kapasitas industri, dan dunia usaha yang semakin kompetitif," katanya.
Kepercayaan investor menjadi faktor penentu berikutnya. Kejelasan kebijakan, konsistensi regulasi, dan tata kelola yang baik dinilai penting agar investasi jangka panjang berjalan sesuai rencana.
"Investor membutuhkan kepastian arah kebijakan dan aturan yang konsisten. Jika tata kelola diperkuat dan risiko dikelola secara terbuka, investasi akan memiliki landasan yang lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Arief.
Pada akhirnya, Arief menegaskan sinergi APBN dan Danantara harus berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, menurut dia, tidak hanya dinilai dari angka produk domestik bruto, tetapi juga dari kesempatan kerja yang tercipta, industri yang menguat, dan aktivitas ekonomi yang lebih merata.
"Tujuan akhirnya bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBN dan Danantara harus bekerja dengan arah yang jelas agar investasi negara menghasilkan manfaat nyata," kata Arief.