KENDARI — Tenaga Ahli Satgas KNMP KKP, Andi Nurjaya Nurdin, menyebut satu daerah tidak masuk daftar calon lokasi, yakni Kabupaten Kolaka Timur. Sisanya mencakup Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi, ditambah Kota Baubau serta Kota Kendari.
Pembekalan di Kendari berlangsung 27–29 Oktober 2026 dan diikuti ratusan peserta. Kegiatan itu menyamakan persepsi antarsurveyor, meningkatkan kapasitas teknis, serta memastikan akuntabilitas program.
Penilaian kelayakan lokasi mengacu pada enam aspek utama. Andi merinci kriteria itu sebagai berikut:
Seluruh kriteria diperiksa agar lokasi yang diusulkan sesuai kebutuhan warga pesisir dan siap dikembangkan. "Tujuan utama dari kegiatan ini agar peserta memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan teknis untuk menggunakan instrumen yang sudah disiapkan dalam rangka melakukan penilaian status dari calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2027," ujar Andi.
KKP melibatkan lima mitra pembangunan dalam proses penilaian. Mitra tersebut adalah Universitas Halu Oleo, Universitas 19 November Kolaka, Institut Teknologi Kelautan Buton, Universitas Muhammadiyah, serta LSM Leuser.
Para mitra mengerjakan survei hingga fasilitasi kesiapan lokasi dengan durasi kontrak sekitar dua bulan. Setelah pembekalan, tim melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan sampai pertengahan Desember 2026.
Hasilnya menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan perencanaan KNMP 2027. Lokasi prioritas akan difasilitasi untuk memenuhi kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah sebelum masuk tahap perencanaan teknis.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan penentuan calon lokasi harus mengacu pada data dan kondisi nyata masyarakat pesisir. "Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya," ujar Latif saat membuka pembekalan secara daring dari Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Latif meminta tim menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang terlibat dalam usaha perikanan, pengolah hasil perikanan, hingga pedagang. Informasi itu menjadi dasar penentuan fasilitas dan layanan, mulai dari penanganan hasil tangkapan, pengolahan, sampai akses pemasaran.
Kesiapan pengelola, biaya operasional dan pemeliharaan, serta dukungan listrik, air bersih, dan akses transportasi juga diperhatikan sejak tahap perencanaan. "Manfaat baru terwujud apabila fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikelola dengan baik," tegas Latif.
Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, Mohamad Abdi, menjelaskan program ini diarahkan memperkuat rantai kegiatan ekonomi pesisir. Cakupannya dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran.
Calon lokasi berasal dari referensi hasil analisis nasional yang ditelaah dan dimutakhirkan pemerintah daerah, serta usulan pemda berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Semua calon lokasi melewati tahap pemeriksaan, survei, dan penilaian sebelum direkomendasikan.
Secara nasional, KKP melibatkan 3.500 peserta dari 37 provinsi dalam pembekalan serupa. Verifikasi kelayakan lokasi dilakukan secara presisi, terintegrasi, dan akuntabel dengan dukungan aplikasi digital.