TIRAWUTA — Kontrak proyek Cetak Sawah Rakyat yang diklaim sebagai program Tanggung Jawab Sosial (CSR) itu telah berakhir, tetapi pekerjaan di lapangan tetap dilanjutkan tanpa penyelesaian yang jelas. Warga di sejumlah kecamatan Kolaka Timur menjadi pihak paling terdampak: tanaman milik mereka di lahan dihancurkan, sementara pembukaan sawah baru tidak pernah tuntas.
Hingga kini belum ada pemeriksaan mendalam dari penegak hukum terhadap Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kolaka Timur Dr. Irwansyah, S.H., M.H., yang juga anak petani, menilai program Cetak Sawah Rakyat sebenarnya sangat baik. Namun kenyataan di lapangan jauh dari harapan.
"Setiap kali saya turun menyerap aspirasi masyarakat, selalu ada keluhan tentang cetak sawah ini yang tak kunjung selesai. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kekacauan ini? Aparat penegak hukum seharusnya turun secepatnya," tegasnya, Kamis (5/11/2026).
Menurut Irwansyah, lahan-lahan tersebut tidak dikelola secara serius oleh penyedia jasa sehingga merugikan warga. Ia meminta Gubernur dan Bupati Kolaka Timur memanggil semua pihak terkait agar masyarakat mengetahui di mana letak kesalahannya.
Irwansyah juga menekankan bahwa Kolaka Timur sebagai daerah otonomi perlu penanganan serius, baik dari anggaran APBD maupun APBN.
Redaksi corongsultra.com menghubungi Gesit Setio Putra, S.Pt., Kepala Bidang PSP Prasarana dan Sarana Pertanian yang juga tim teknis proyek cetak sawah Kolaka Timur. Ia membantah disebut sebagai juru bayar proyek.
"Siapa bilang saya juru bayar? Saya hanya mencarikan alat untuk pekerjaan atas perintah Kadis lama. Uang diberikan kepada saya hanya untuk membayar sewa alat, hanya sampai di situ," katanya.
Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kolaka Timur sekaligus mantan PPK proyek, Ridwan, enggan berkomentar banyak. Ia menyatakan sudah tidak lagi menjabat di Dinas Pertanian Kabupaten.
"Iya Pak, saya sudah tidak lagi di Distanak. Bisa dikonfirmasi ke tim teknis terkait Kolaka Timur," tutupnya.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara juga tidak mau berkomentar panjang saat dimintai tanggapan. Lewat pesan WhatsApp, ia menyerahkan persoalan itu kembali ke PPK proyek.
"Kita tanya saja PPK-nya Pak, siapa yang mengerjakan," ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian siapa pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan proyek maupun menanggung kerugian masyarakat. Redaksi akan terus memantau perkembangan selanjutnya.