SULAWESI TENGGARA — Danantara menyiapkan investasi berskala besar untuk proyek mobil nasional yang digarap PT Pindad, dengan pabrik di Subang, Jawa Barat, ditargetkan melahirkan produk perdana akhir 2028. Dana investasi juga diarahkan ke pengembangan industri alutsista, bukan hanya kendaraan penumpang. Badan Pengelola BUMN menegaskan proyek ini tak sekadar mengikuti teknologi yang sudah ada.
Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan komitmen pendanaan besar untuk dua proyek sekaligus: industri pertahanan dan mobil nasional. Pernyataan disampaikan dalam pertemuan antara pihak BP BUMN dan Chief Technology Officer Danantara Sigit Puji Santosa, dikutip dari akun Instagram resmi BP BUMN.
Investasi tidak dibatasi pada satu sektor. Pengembangan alutsista dan kendaraan nasional disebut berjalan beriringan, dengan penekanan pada kapasitas produksi dalam negeri.
Pihak BP BUMN menegaskan investasi tidak akan diarahkan pada teknologi usang. Proyek harus memakai perangkat produksi terkini agar Indonesia tidak berperan sebagai pengikut pasar.
"Apa pun yang kita masuk, kita mesti the latest technology dan kita akan invest gede-gedean. Kita nggak mau cuma jadi follower. Ini akan menjadi satu manufaktur yang terbaik dan the latest technology," ujar Dony dalam pertemuan bersama Sigit Puji Santosa.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa Danantara memposisikan diri sebagai investor strategis, bukan sekadar penyuntik dana. Peran CTO Danantara dalam pertemuan menunjukkan sisi teknis proyek ikut dibahas, bukan hanya skema finansial.
PT Pindad menjadi pelaksana proyek mobil nasional. Pabriknya sedang dibangun di Subang, Jawa Barat, dan ditargetkan mulai memproduksi kendaraan nasional pada akhir 2028.
Dukungan Danantara disebut mencakup jaminan penyerapan produksi. Bagi Pindad, kepastian pembeli dinilai memperbaiki perhitungan margin usaha.
"Nanti kita akan support aja semuanya. Ini juga bagus buat Pindad, kan jelas offtake-nya, ada margin-nya, terutama buat negara ya," ujar Dony.
Skema offtake menjadi kunci pada proyek kendaraan nasional yang belum punya rekam jejak pasar. Tanpa kepastian pembeli, produksi awal berisiko menumpuk di gudang.
Pemerintah menyerahkan mandat program mobil nasional kepada PT Pindad. Kementerian Perindustrian dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pendukung, sebagaimana disampaikan dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI.
"Penugasan program Mobnas juga itu diberi mandat pada PT Pindad dan sama seperti Molinas, Mobnas juga tetap melibatkan Kemenperin dalam hal untuk menyiapkan kebijakan terkait dengan Molinas dan Mobnas," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta.
Penyebutan Molinas dalam pernyataan itu menandakan Mobnas bukan proyek tunggal. Keduanya berjalan paralel dengan payung kebijakan yang disiapkan Kemenperin.
Belum ada keterangan soal nilai investasi, kapasitas produksi awal, maupun jenis kendaraan yang akan dibangun di Subang. Spesifikasi teknis mobil nasional juga belum diumumkan.
Target akhir 2028 menyisakan waktu sekitar dua tahun untuk menyelesaikan konstruksi pabrik, menyiapkan lini produksi, dan menguji kendaraan. Tenggat itu tergolong ketat untuk proyek manufaktur yang dimulai dari nol.
Bagi konsumen, kepastian paling ditunggu adalah harga jual dan segmen pasar. Keduanya menentukan apakah mobil nasional bersaing di kelas LCGC, MPV, atau kendaraan listrik murah.