WAKATOBI — Seminar internasional tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, peneliti, akademisi, organisasi internasional, komunitas lokal, serta pemangku kepentingan lain. Forum itu digelar untuk memperkuat pengelolaan cagar biosfer kepulauan dan laut di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekosistem dan perubahan iklim.
Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran BRIN, Ratih Damayanti, mewakili Kepala BRIN dalam forum tersebut. Menurut Ratih, Indonesia memiliki 21 cagar biosfer yang telah diakui UNESCO.
“Indonesia memiliki 21 cagar biosfer yang diakui UNESCO. Ini merupakan kekayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi kita. Keberhasilan pengelolaannya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga bagaimana kawasan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Ratih.
Ratih menyebut Program Man and the Biosphere (MAB) UNESCO menyediakan kerangka kerja untuk membangun hubungan harmonis antara manusia dan alam. Kerangka itu memadukan konservasi, ilmu pengetahuan, dan pembangunan berkelanjutan.
BRIN bersama Komite Nasional MAB-UNESCO Indonesia berkomitmen memperkuat kontribusi penelitian dan inovasi. Targetnya menghasilkan solusi praktis, rekomendasi kebijakan, serta model pengelolaan lingkungan yang bisa diterapkan di lapangan.
Salah satu pendekatan yang didorong BRIN adalah pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi pemantauan lingkungan. Fokusnya ekosistem kepulauan dan pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim.
Ratih menjelaskan perkembangan teknologi penginderaan jauh, sensor lingkungan, drone, dan kecerdasan artifisial (AI) membuka peluang pemantauan kawasan secara lebih luas dan terintegrasi. BRIN mengembangkan platform GEOMIMO yang menggabungkan citra satelit, data drone, sensor lapangan, dan berbagai sumber data lain dengan dukungan AI.
Platform tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana, deteksi kebakaran hutan, serta pemetaan mangrove. Pendekatan serupa berpotensi dikembangkan untuk pemantauan ekosistem pesisir dan laut.
“Melalui teknologi seperti GEOMIMO, kita dapat mengintegrasikan data satelit, drone, dan pengamatan lapangan untuk memahami perubahan lingkungan secara lebih menyeluruh. Teknologi ini membuka peluang bagi pengelola cagar biosfer untuk memperoleh informasi ilmiah yang lebih baik dalam mengambil keputusan konservasi dan menghadapi perubahan iklim,” jelas Ratih.
Pemanfaatan teknologi itu diharapkan memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data. Pengelola kawasan juga bisa mengidentifikasi perubahan ekosistem dan ancaman lingkungan lebih dini.
Di luar aspek teknologi, tantangan utama pengelolaan cagar biosfer adalah memastikan konservasi memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengingatkan keberhasilan konservasi tidak boleh dipisahkan dari upaya mengatasi kemiskinan.
Menurut Rokhmin, masih ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan di kawasan cagar biosfer. Perlindungan lingkungan harus diintegrasikan dengan pembangunan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat.
“Jangan sampai kawasan cagar biosfer berhasil mempertahankan keanekaragaman hayati, tetapi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitarnya justru tetap hidup dalam kemiskinan. Konservasi harus berjalan bersama pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Rokhmin.
Rokhmin menjelaskan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dengan perlindungan ekosistem. Ekosistem pesisir dan laut tertekan oleh pencemaran, penangkapan ikan berlebihan, praktik perikanan destruktif, penangkapan ikan ilegal, serta perubahan iklim global.
Ancaman lain mencakup kenaikan permukaan laut, pengasaman laut, dan semakin kompleksnya fenomena cuaca ekstrem. Kondisi itu membuat pengelolaan cagar biosfer kepulauan dan laut menuntut pendekatan yang tidak lagi sekadar konservasi kawasan.
Seminar di Wakatobi menjadi ruang bagi pemerintah, peneliti, dan komunitas lokal untuk menyusun langkah lanjutan. Hasil pertemuan itu diharapkan menjadi rujukan kebijakan pengelolaan cagar biosfer yang memadukan perlindungan ekosistem, riset berbasis teknologi, dan peningkatan kesejahteraan warga pesisir.