SULAWESI TENGGARA — Penyiapan sanksi bagi SPBU Pertamina yang masih memungut biaya toilet mengemuka dalam penegasan Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri, dikutip Jumat (13/11/2026). Ketentuan penggunaan toilet secara gratis sudah berlaku, tetapi Simon mengakui masih menemukan pungutan di beberapa tempat.
Pertamina Patra Niaga mendapat tugas menertibkan SPBU yang masih mengenakan biaya penggunaan toilet. Simon meminta langsung Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyiapkan sanksi bagi pengelola yang tidak menjalankan prosedur perusahaan.
Bagi masyarakat yang singgah di SPBU, penegasan tersebut menyangkut layanan dasar di luar pembelian bahan bakar minyak (BBM). Persoalannya bukan penetapan layanan gratis yang baru, melainkan pelaksanaan aturan yang belum dipatuhi secara merata.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Simon menanggapi keluhan anggota dewan mengenai toilet berbayar. Ia menyebut penggunaan fasilitas toilet di seluruh SPBU Pertamina seharusnya tidak dikenakan biaya, sekaligus menekankan kondisi fasilitas yang baik.
"Toilet memang sebenarnya aturan di semua toilet SPBU seluruh SPBU Pertamina gratis Pak, gratis dan baik tentunya saya masih menemukan di beberapa tempat masih ada yang membayar itu," kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, dikutip Jumat (13/11/2026).
Pengakuan Simon menunjukkan adanya jarak antara ketentuan perusahaan dan layanan yang diterima pengunjung. Pengguna toilet semestinya memperoleh fasilitas gratis, tetapi praktik pungutan masih ditemukan oleh pimpinan Pertamina sendiri.
Masalah serupa pernah muncul beberapa tahun lalu. Ketika menjabat Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan inspeksi terhadap toilet SPBU Pertamina. Pemeriksaan mencakup kondisi fasilitas serta kepastian bahwa pengunjung tidak dipungut biaya.
Penertiban diarahkan kepada SPBU Pertamina yang masih menyediakan toilet berbayar. Patra Niaga, yang menangani bisnis hilir, menjadi pihak yang diminta menindaklanjuti persoalan di lapangan.
"Jadi itu saya minta nanti kita akan keluarkan, sudah beberapa kali saya sampaikan ke tim Patra Niaga, Pak Ega, untuk kita tegas saja tentunya mungkin akan kita berikan sanksi apabila tidak sesuai dengan prosedur yang ada kita tetapkan," kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.
Simon belum merinci bentuk sanksi maupun waktu penerapannya dalam keterangan yang disampaikan. Pernyataannya juga tidak menyebut jumlah SPBU yang masih memungut bayaran atau lokasi fasilitas yang ditemukan bermasalah.
Dengan penugasan kepada Patra Niaga, tindak lanjut yang disiapkan mencakup penertiban dan pemberian sanksi atas ketidakpatuhan. Ketegasan pelaksanaan menjadi hal yang relevan bagi pengunjung karena aturan gratis sudah tersedia.
Di luar persoalan toilet, Pertamina menyampaikan permohonan maaf atas gangguan pasokan dan distribusi BBM yang sempat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Simon menyampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Ia menyebut kemampuan menjaga ketersediaan energi sebagai salah satu ukuran keberhasilan Pertamina. Menurut Simon, tanggung jawab tersebut semakin menantang di tengah kondisi geopolitik yang dinamis.
Meski menghadapi tantangan, Simon menegaskan tanggung jawab perseroan untuk memperbaiki keadaan dan menghadirkan solusi yang dirasakan konsumen. Pertamina berkomitmen memulihkan kondisi pasokan serta distribusi BBM yang sempat terganggu.
Ketersediaan BBM dan kepastian toilet gratis menyangkut dua kebutuhan berbeda saat masyarakat mendatangi SPBU. Keduanya menjadi bagian layanan yang diminta diperbaiki, dengan penertiban pungutan toilet kini ditugaskan kepada Patra Niaga.