BAUBAU — Wacana pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menguat setelah Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan dukungan terhadap aspirasi masyarakat Kepulauan Buton. Dukungan itu disampaikan pada Januari 2026 ketika gubernur berkunjung ke Kota Baubau. Rencana pembentukan provinsi baru ini bukan gagasan baru, melainkan perjuangan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Kawasan Kepulauan Buton, yang dikenal dengan sebutan Kepton, direncanakan terdiri dari enam daerah administrasi. Enam daerah itu meliputi Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, dan Wakatobi. Apabila terealisasi, keenam daerah tersebut akan membentuk satu wilayah provinsi baru yang terpisah dari Sulawesi Tenggara.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencatat jumlah penduduk gabungan enam daerah calon Provinsi Kepulauan Buton sekitar 721.400 jiwa. Angka itu menunjukkan kawasan ini memiliki basis penduduk yang cukup besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. Selain populasi, kawasan ini juga menyimpan potensi sumber daya kelautan, perikanan, pariwisata, perdagangan, hingga pertanian.
Perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton telah melibatkan sejumlah kabupaten dan kota di kawasan kepulauan bagian tenggara Pulau Sulawesi. Aspirasi ini kembali mencuat setelah gubernur menyatakan dukungannya secara terbuka. Dukungan kepala daerah menjadi sinyal penting bagi proses pemekaran yang selama ini berjalan lambat.
Pembentukan provinsi baru di Indonesia memerlukan persetujuan dari DPR dan pemerintah pusat melalui sejumlah tahapan, termasuk kajian kelayakan dan penetapan undang-undang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pengajuan usulan Kepton ke tingkat nasional. Masyarakat Kepulauan Buton menantikan realisasi aspirasi yang telah diperjuangkan bertahun-tahun.