KENDARI — Kepastian jadwal penyaluran itu disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kendari, Nismawati, dalam sosialisasi bantuan pangan beras di Aula Samaturu, Balai Kota Kendari, Kamis (12/11/2026). Forum tersebut digelar Dinas Ketahanan Pangan bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional, dan dihadiri seluruh camat serta lurah se-Kota Kendari.
Selain Nismawati, sosialisasi itu dihadiri Manajer Pemasaran Perum Bulog Aang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf, dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Wawan Astanto. Kehadiran perangkat kecamatan dan kelurahan jadi kunci, karena merekalah yang berhadapan langsung dengan warga penerima manfaat.
Berdasarkan pemaparan Bulog dalam forum tersebut, penyaluran tahap pertama menyasar penerima di enam kecamatan dan 15 kelurahan. Sisanya dijadwalkan menyusul pada 21-30 November 2026.
Nismawati meminta camat dan lurah menyampaikan jadwal tersebut secara utuh. Informasi yang terpotong berisiko membuat warga salah memahami kapan bantuan tiba di kelurahan mereka.
Seluruh persyaratan dan mekanisme penyaluran juga harus dipublikasikan lewat papan informasi di kantor kecamatan dan kelurahan. Warga tidak perlu menebak-nebak atau bertanya dari mulut ke mulut.
Persoalan yang paling sering muncul di lapangan adalah perbedaan data desil dan ketidaksesuaian nama penerima. Nismawati meminta jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan menjelaskan hal itu dengan cara yang menenangkan warga.
"Kita harus menjelaskan kepada masyarakat dengan kepala dingin. Bukan hanya substansi penjelasannya yang harus benar, tetapi cara kita berkomunikasi juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat," jelasnya.
Pelayanan humanis jadi penekanan tersendiri. Setiap keluhan warga soal data penerima diminta direspons dengan bijaksana, bukan dibiarkan menumpuk menjadi gesekan.
Nismawati menyoroti ketepatan data dan keabsahan dokumentasi penerima. Ia mengingatkan agar tidak terjadi penggunaan identitas yang tidak sesuai, kesalahan dokumentasi, hingga pemakaian foto hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dalam proses penyaluran.
Penerima yang ternyata tidak memenuhi kriteria harus mengembalikan bantuan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Aturan itu berlaku tanpa pengecualian.
"Saya minta camat dan lurah benar-benar memperhatikan faktor koreksi yang disampaikan Bulog. Jangan sampai terjadi pergantian penerima dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan persoalan dalam validitas data dan berpengaruh terhadap penyaluran bantuan berikutnya," tegasnya.
Pergantian penerima dalam jumlah besar disebut bisa merusak validitas data dan berdampak pada penyaluran periode berikutnya. Karena itu, koreksi diminta dilakukan sejak tahap awal, bukan setelah bantuan terlanjur dibagikan.
Nismawati menegaskan, ketepatan data, kepatuhan terhadap mekanisme penyaluran, dan keterbukaan informasi harus jadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah. Tiga hal itu menentukan apakah bantuan benar-benar sampai ke warga yang berhak.
"Ini penting agar bantuan pangan benar-benar diterima masyarakat yang berhak tanpa menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya," tandasnya.
Bagi warga Kota Kendari yang merasa memenuhi kriteria, papan informasi di kantor kelurahan dan kecamatan jadi rujukan pertama untuk memastikan nama tercantum sebagai penerima. Jadwal 21-30 November 2026 tinggal menunggu waktu bagi mereka yang belum masuk tahap awal.