KONAWE — Koalisi Mahasiswa Kabupaten Konawe melayangkan sejumlah tuntutan kepada DPRD setempat terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan beasiswa daerah. Temuan mereka menunjukkan adanya perbedaan nominal yang diterima mahasiswa, dengan selisih mencapai sekitar Rp550 ribu per orang.
Dalam audiensi yang digelar setelah Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 itu, perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua I Nuryadin Tombili, Wakil Ketua II Nasrullah Faizal, dan Ketua Badan Kehormatan Agus.
Berdasarkan data yang dihimpun koalisi, total anggaran beasiswa mencapai sekitar Rp491,5 juta untuk 200 mahasiswa. Dengan hitungan tersebut, setiap penerima seharusnya mendapatkan Rp2,45 juta. Namun, di lapangan ditemukan mahasiswa yang hanya menerima sekitar Rp1,9 juta.
Koalisi menilai masih banyak mahasiswa yang belum mendapat kepastian pencairan dana dan informasi jelas mengenai besaran anggaran serta mekanisme penyaluran. Mereka mendesak DPRD untuk membuka data secara utuh.
Mahasiswa juga mendorong agar sistem penyaluran beasiswa dilakukan secara terbuka dan ditransfer langsung ke rekening penerima guna meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, mereka menyoroti kedisiplinan sejumlah anggota DPRD yang dinilai kurang aktif dan jarang berkantor.
Koalisi meminta Badan Kehormatan mengevaluasi para legislator tersebut dan mendorong DPRD meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD, khususnya di sektor pendidikan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD I Made Asmaya menegaskan komitmennya mengawal tuntutan mahasiswa. "Kami juga mendapat kabar senada dari beberapa anggota dewan yang lain. Dengan adanya desakan dari teman-teman mahasiswa, tentu persoalan ini akan segera kami bahas secara komprehensif," ujarnya.
Made menjelaskan, pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari Pemkab Konawe, khususnya Bappeda, terkait program yang mengalami perubahan alokasi. Ia meminta koalisi segera menyerahkan data lengkap dan valid—mencakup identitas mahasiswa, asal daerah, dan perguruan tinggi—sebelum proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dan perubahan APBD 2026 pada akhir Juli mendatang.
Sementara itu, Wakil Ketua I Nuryadin Tombili sepakat bahwa penyaluran dana beasiswa sebaiknya ditransfer langsung kepada mahasiswa tanpa perantara. Ketua BK DPRD Agus juga menyatakan kesiapan menjalankan tugas evaluasi terhadap anggota dewan.