KENDARI — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menyiapkan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk tahun 2026. Kegiatan pendampingan resmi dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Sultra, Rony Yakob, di Hotel Azizah Syahriah, Kendari, Kamis (16/7/2026).
Acara ini digelar oleh DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Tenggara. Fokus utamanya adalah memperkuat kapasitas perangkat daerah agar perspektif gender terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
Rony Yakob menegaskan bahwa PUG merupakan strategi pembangunan yang memastikan perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang setara. Ia mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini sebagai upaya memperkuat implementasi PUG di Sulawesi Tenggara.
"Perspektif gender harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi," ujar Rony dalam sambutannya.
Menurut Rony, berbagai tantangan pembangunan seperti kemiskinan, stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kesenjangan akses layanan publik memerlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Masing-masing instansi diminta bekerja sesuai tugas dan fungsi.
Ia menekankan bahwa masalah-masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja. Dibutuhkan sinergi lintas sektor agar program yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan gender.
Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun program yang responsif gender. Dua instrumen utama yang menjadi materi pendampingan adalah Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
Kedua instrumen ini menjadi alat bagi perangkat daerah untuk memastikan anggaran dan program yang dirancang tidak bias gender. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Rony menegaskan bahwa implementasi PUG yang berkualitas menjadi salah satu indikator penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Karena itu, seluruh perangkat daerah, termasuk Bappeda, BPKAD, Inspektorat, DP3AP2KB, serta petugas dan koordinator PUG di masing-masing instansi, diminta terus memperkuat sinergi.
Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan setara di Sulawesi Tenggara.