JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil jalur diplomasi langsung ke pusat untuk membenahi sektor kesehatan. Gubernur Andi Sumangerukka, bersama Bupati Buton dan Wali Kota Baubau, menemui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Dalam diskusi tertutup di Ruang Rapat 215, ketiga kepala daerah menyampaikan kondisi riil fasilitas kesehatan di wilayah masing-masing. Pembahasan utama mencakup peningkatan akses dan mutu pelayanan, pembenahan fasilitas kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan paramedis yang masih timpang antara daerah perkotaan dan kepulauan.
Pemerintah pusat dan daerah juga menyepakati penguatan sinergi untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini merupakan salah satu prioritas Kemenkes dalam mempercepat pencapaian target transformasi sistem kesehatan di seluruh Indonesia.
Buton sebagai kabupaten kepulauan dan Baubau sebagai kota penyangga memiliki tantangan geografis yang berbeda. Akses ke puskesmas dan rumah sakit rujukan masih menjadi persoalan di wilayah pesisir. Sementara itu, ketersediaan dokter spesialis di Baubau disebut belum merata.
Gubernur Andi Sumangerukka menekankan bahwa pemerataan layanan kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah. Dukungan pusat, terutama dalam hal distribusi tenaga medis dan pengadaan alat kesehatan, menjadi kunci agar layanan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Hasil audiensi ini diharapkan segera ditindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan bersama atau nota kesepahaman antara Pemprov Sultra dan Kemenkes. Warga di Buton dan Baubau, terutama yang tinggal di kelurahan dan desa terpencil, menjadi pihak yang paling diuntungkan jika program ini berjalan.
Layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam ke kota, adalah target utama dari transformasi yang dibahas di Jakarta ini. Pemerintah provinsi menjamin akan mengawal realisasi program hingga ke tingkat puskesmas dan posyandu.