BAUBAU — Kapolres Baubau AKBP Noer Alam, S.I.K. mengumpulkan jajaran Forkopimda Kota Baubau dalam rapat koordinasi untuk menyelaraskan langkah penanganan sejumlah isu krusial. Pertemuan itu difokuskan pada tiga agenda utama yang dinilai rawan memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah setempat.
Ketiga persoalan yang dibahas adalah sengketa lahan Bandara Betoambari, dualisme kepemimpinan Kesultanan Buton, serta langkah pencegahan dan penanganan aksi premanisme. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan didorong untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan persuasif.
Dalam forum tersebut, seluruh pihak sepakat untuk mencari solusi atas setiap persoalan melalui jalur komunikasi yang intensif. Pendekatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku juga menjadi salah satu opsi yang disepakati untuk ditempuh apabila diperlukan.
Kapolres Baubau menegaskan bahwa langkah ini penting untuk mencegah persoalan yang ada berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Baubau menjadi prioritas utama yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen.
Noer Alam menyebut, rapat koordinasi ini bukan hanya membahas penyelesaian persoalan yang tengah berjalan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan langkah pencegahan terhadap potensi konflik. Penguatan sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda diharapkan mampu menghasilkan penanganan yang terukur.
“Sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda diharapkan mampu menghasilkan langkah penanganan yang terukur serta menjaga suasana Kota Baubau tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujar Noer Alam.
“Langkah ini penting untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Baubau,” katanya.
Semangat yang ditekankan dalam koordinasi tersebut adalah komitmen bersama untuk menjaga Kota Baubau tetap aman, tertib, dan kondusif. Kolaborasi antarinstansi dinilai menjadi fondasi utama dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks di daerah.
Dengan adanya koordinasi yang solid, diharapkan setiap potensi gangguan dapat dideteksi lebih dini dan ditangani secara cepat serta tepat sasaran. Kepolisian bersama Forkopimda berkomitmen untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut.