SULAWESI TENGGARA — Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 4 tahun 2026 dapat dicek tanpa harus mendatangi ATM atau agen bank, menurut pendamping PKH Achmad Haris Efendy. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) aktif yang ingin memastikan bantuan sudah masuk rekening bisa menempuh dua cara alternatif, salah satunya bertanya langsung ke pendamping sosial. KPM yang statusnya belum diperbarui sebaiknya segera mengonfirmasi ke pendamping sebelum mendatangi bank penyalur.
Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sering kali harus bolak-balik ke ATM atau agen bank hanya untuk memastikan bantuan sudah masuk rekening. Cara itu menyita waktu dan tenaga, apalagi jika jarak tempuh ke agen bank cukup jauh. Pendamping PKH Achmad Haris Efendy menyebut ada dua cara lain yang bisa ditempuh selain mengecek ke mesin ATM.
Cara pertama adalah berkonsultasi langsung dengan pendamping sosial. Metode ini tidak membutuhkan ponsel dan tidak perlu mendatangi ATM. Penerima manfaat cukup bertanya kepada pendamping mengenai informasi tahap 4 tahun 2026.
Pendamping kemudian mengecek status pencairan melalui sistem yang tersedia untuk melihat apakah ada pembaruan data. "Cara pertama ini memang tidak butuh HP untuk melakukan cek, tidak perlu ke ATM. Cukup bertanya ke pendamping," jelas Haris, dikutip dari kanal YouTube Ach Haris Efendy.
Cara kedua tidak dijelaskan secara rinci dalam keterangan yang beredar. KPM yang ingin memastikan status pencairan disarankan menanyakan langsung kepada pendamping mengenai prosedur alternatif tersebut.
Selama ini, cara paling umum adalah mengecek langsung ke mesin ATM atau agen bank terdekat sesuai bank penyalur di daerah masing-masing. Jika saldo kosong, berarti bantuan belum masuk. Jika ada saldo, berarti bantuan sudah cair.
Kelemahannya, penerima harus bolak-balik ke ATM atau agen bank. Jika sudah jauh-jauh datang, ternyata saldonya belum ada. Karena itu, konfirmasi ke pendamping lebih dulu bisa menghemat waktu dan biaya perjalanan.
Bantuan PKH dan BPNT menyasar Keluarga Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai penerima aktif. KPM yang statusnya belum diperbarui berisiko tidak menerima pencairan tahap ini.
Informasi lengkap mengenai kriteria dan status kepesertaan dapat diakses melalui pendamping sosial atau kanal resmi Kementerian Sosial.
Pencairan tahap 4 tahun 2026 disalurkan melalui bank penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah, sesuai ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing KPM. Jadwal pasti pencairan per wilayah belum dijelaskan dalam keterangan pendamping, sehingga KPM dianjurkan menunggu informasi resmi.
Untuk memastikan nominal dan waktu pencairan, KPM bisa menanyakan langsung kepada pendamping atau memeriksa kanal resmi Kementerian Sosial. Jangan berpegang pada informasi yang tidak bersumber jelas.
KPM yang merasa berhak tetapi belum terdaftar dapat mengajukan diri melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk diusulkan masuk DTKS. Dokumen yang biasanya dibutuhkan adalah KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat.
Kanal pengaduan resmi tersedia melalui Kementerian Sosial, termasuk layanan pengaduan di kantor desa dan dinas sosial setempat. Laporkan jika ada pihak yang meminta biaya untuk mempercepat pencairan.
Waspadai penipuan yang mengatasnamakan pendamping atau petugas bansos. Pencairan PKH dan BPNT tidak dipungut biaya. KPM yang mengalami pungutan liar atau calo disarankan segera melapor ke kanal pengaduan resmi Kementerian Sosial atau aparat setempat.