KONAWE SELATAN — Rapat pembahasan perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait. Selain Bapenda, hadir OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Sabrila Taridala, menyatakan penyusunan perubahan Perda telah disesuaikan dengan kondisi, perkembangan, serta kebutuhan daerah saat ini.
"Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan regulasi yang disusun mampu menjawab berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah," kata Sabrila.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Dr. Agianto, dalam paparannya menyampaikan rancangan perubahan Perda tersebut sebelumnya telah melalui FGD dan seminar akhir bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara. Langkah itu dilakukan guna memastikan substansi dan materi muatan rancangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Agianto, perubahan regulasi diharapkan mengakomodasi kebutuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Cakupannya meliputi penyesuaian beberapa ketentuan, penambahan jenis retribusi baru, serta penyempurnaan usulan tarif sesuai potensi dan karakteristik daerah.
"Pembahasan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemungutan pajak dan retribusi daerah, termasuk mendorong penerapan sistem pembayaran secara non-tunai sebagai bagian dari upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)," ujar Agianto.
Melalui pembahasan tersebut, perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 diharapkan menghasilkan regulasi yang lebih adaptif, implementatif, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
"Penyempurnaan regulasi ini diharapkan mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Konawe Selatan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan," tegas Agianto.
Kabupaten Konawe Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Irham Kalenggo memiliki komitmen menjadi salah satu daerah dengan indeks ETPD tertinggi di Sulawesi Tenggara. Penerapan ETPD dinilai dapat menekan kebocoran, meningkatkan PAD, dan mempercepat pelayanan publik.
Rapat di Aula DPRD Konawe Selatan belum menghasilkan keputusan final atas naskah perubahan Perda. Pembahasan lanjutan bersama OPD pemungut retribusi akan menentukan muatan akhir regulasi sebelum diajukan ke tahap penetapan.