FAMHI Desak Bareskrim Periksa Kapolda Sultra Irjen Himawan Bayu Aji soal Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

JAKARTA — Presidium FAMHI, Midul Makati, menyatakan pemeriksaan terhadap Kapolda Sultra harus berdasar relevansi fakta dan alat bukti, bukan semata jabatan atau riwayat kedinasan. Pihaknya menyoroti rekam jejak Irjen Pol. Himawan Bayu Aji yang pernah menjabat Dirtipidsiber Bareskrim Mabes Polri. Posisi itu, menurut FAMHI, membuka kemungkinan adanya pengetahuan atau keterkaitan dengan rangkaian peristiwa yang sedang diusut.

Mengapa Kapolda Sultra Ikut Disorot

FAMHI menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara menyangkut keamanan nasional, kehormatan Presiden, serta integritas institusi Kepolisian Republik Indonesia. Karena itu, pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak-pihak tertentu saja. Organisasi advokasi mahasiswa hukum ini meminta Bareskrim mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung.

"Jangan sampai pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu karena kasus ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (Extra Ordinary Crime)," kata Midul melalui pernyataan tertulis, Kamis (5/11/2026).

Tiga Tuntutan FAMHI ke Bareskrim dan Kapolri

Dalam pernyataan resminya, FAMHI menyampaikan tiga tuntutan utama terkait penanganan perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto:

• Mendesak Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden secara menyeluruh.
• Mendesak pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Kapolda Sultra apabila terdapat fakta dan bukti relevan dengan perkara.
• Meminta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi AS menjamin proses penegakan hukum berjalan independen, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Desakan ini, menurut FAMHI, merupakan tuntutan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Pemeriksaan terhadap Irjen Pol. Himawan Bayu Aji dinilai perlu dilakukan bila penyidik menemukan bukti yang mengarah pada keterkaitannya.

Kapolri Diminta Jamin Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

FAMHI menekankan bahwa negara hukum tidak boleh memberi ruang bagi siapa pun untuk berada di atas hukum. Jika terdapat dugaan keterlibatan atau informasi relevan, semua pihak harus diperiksa secara objektif. Organisasi ini juga mengingatkan agar kepercayaan publik terhadap Polri tidak semakin tergerus akibat penegakan hukum yang tidak transparan.

"Negara Hukum tidak boleh memberikan ruang bagi siapa pun untuk berada di atas hukum. Jika terdapat dugaan keterlibatan atau informasi yang relevan, maka semuanya harus diperiksa secara objektif. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap Polri semakin tergerus akibat penegakan hukum yang tidak transparan," tutup Midul Makati.

Hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada keterangan resmi dari Bareskrim Polri maupun Kapolda Sultra mengenai desakan pemeriksaan tersebut.